Sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), Kawasan Pantai Plengkung menjadi target pengembangan dan penataan kawasan pariwisata. Untuk itu, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR menyelenggarakan konsinyasi dalam rangka menyusun draft awal Perjanjian Kerja Sama (PKS) penataan Kawasan Pantai Plengkung di Hotel Santika, 4 Juni 2021.

Sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), Kawasan Pantai Plengkung menjadi target pengembangan dan penataan kawasan pariwisata. Untuk itu, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR menyelenggarakan konsinyasi dalam rangka menyusun draft awal Perjanjian Kerja Sama (PKS) penataan Kawasan Pantai Plengkung di Hotel Santika, 4 Juni 2021.

Pantai Plengkung adalah satu dari 4 lokasi penataan untuk mendukung pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Pengembangan dan penataan kawasan pantai yang masuk dalam wilayah Taman Nasional (TN) Alas Purwo ini  juga dalam rangka mempersiapkan Kabupaten Banyuwangi sebagai tuan rumah World Surf League yang akan dihelat pada Mei 2022 mendatang.

Draft awal PKS merupakan dokumen Readiness Criteria (RC) dalam pelaksanaan kegiatan Penataan Kawasan Pantai Plengkung. PKS telah disepakati oleh dua pihak, yakni Dirjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian LHK dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR.

Kesepakatan PKS di antara kedua pihak meliputi kegiatan pengembangan sarana dan prasarana wisata alam. Di antaranya, pembangunan Ruang Terbuka Publik (RTP), peningkatan bangunan penunjang Unit Plengkung berupa kantor pengelola dan pos jaga ; serta pembangunan toilet publik, area viewing deck, dan gardu pandang.

Dukungan sarana prasarana juga diwujudkan dengan pembangunan sarana kesehatan, peningkatan jalur pedestrian, dan pembangunan saluran drainase. Peningkatan juga dilakukan pada area tempat penjemputan surfer/wisatawan dan jembatan.

Lokasi pembangunan sarana wisata alam di Kawasan Pantai Plengkung ditetapkan pada Zona Pemanfaatan Publik. Sementara itu, rencana pembangunan Judge Tower akan berlokasi di tengah laut, tepatnya sekitar 300 m dari pinggir pantai.

Hadir dalam kegiatan konsinyasi, Kepala Bagian Hukum Sekretaris Ditjen KSDAE Kementerian LHK, Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo, Kasubdit Perencanaan Teknis Pengembangan Kawasan Permukiman, serta perwakilan dari Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA) Ditjen KSDAE. Sedangkan, Kementerian PUPR  diwakili oleh Bagian Hukum Setditjen Cipta Karya, Subdit Wilayah II Direktorat PKP, dan  BPPW Provinsi Jawa Timur. (pkp)