Sebagai salah satu bentuk dukungan percepatan program Pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk menekan angka stunting sekaligus untuk mencapai target prioritas nasional melalui pemenuhan kebutuhan dasar permukiman berupa air minum, sanitasi serta infrastruktur, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat (BPPW NTB) melaksanakan Rapat Koordinasi Awal Kegiatan IBM PISEW dan KOTAKU Provinsi NTB Tahun Anggaran 2022.

Kegiatan ini dibuka oleh Kasi Pelaksanaan Wilayah I Andria Hidayati, didampingi oleh Kasatker Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah Andy Hakiim Arrasyid dan PPK PKP Randy Pratama Kusuma, Selasa (28/6/2022). 

Kegiatan ini dihadiri perwakilan Komisi V DPR RI, tim Direktorat PKP, Konsultan Teknik Pengendalian Pusat, Pokja PKP Prov. NTB, Pokja PKP Kabupaten (Lombok Tengah, Lombok Timur dan Sumbawa), Camat dan Kepala Desa Lokasi sasaran Kegiatan PISEW dan KOTAKU, Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli Provinsi NTB, Fasilitator Masyarakat Kegiatan IBM PISEW dan KOTAKU, BKAD kegiatan IBM PISEW dan LPM kegiatan IBM KOTAKU. 

Kepala BPPW NTB Ika Sri Rejeki mengungkapkan bahwa Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya melaksanakan kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang merupakan kegiatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar baik di kawasan pedesaan maupun kawasan perkotaan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat melalui pendekatan partisipatif.  

Adapun lokasi kegiatan IBM PISEW di Provinsi NTB pada tahun 2022 bertempat di Kabupaten Lombok Tengah (Kecamatan Praya Timur dan Kecamatan Batukliang), Kabupaten Lombok Timur (Kecamatan Sikur, Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Aikmel) dan Kabupaten Sumbawa (Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Labangka). Untuk Kegiatan IBM KOTAKU berada di 2 lokasi yaitu Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dan Desa Lenek Pasiraman Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur. 

“Diharapkan kegiatan IBM PISEW dan KOTAKU ini harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing agar pelaksanaannya lebih baik dan mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya baik dari segi ketepatan dalam penentuan infrastruktur, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, tingkat swadaya masyarakat, ketertiban dan validitas laporan, kualitas infrastruktur terbangun serta proses pemanfaatan dan pemeliharaan sehingga output dan outcome dapat tercapai,” tutup Ika. (Humas/BPPWNTB/ari)