Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Provinsi Sulawesi Selatan, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur dan transportasi, bertempat di Rumah Jabatan Bupati Pangkep, Kamis (23/06/2022).

Dalam kunjungan tersebut, Anggota Komisi V DPR RI diterima oleh Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau. Kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras.

Dalam pemaparannya, Iwan mengatakan bahwa maksud dan tujuan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Pangkep untuk meninjau lokasi pembangunan infrastruktur, membahas usulan prioritas pembangunan infrastruktur dan transportasi serta menyerap aspirasi Pemerintah Daerah atas program pembangunan infrastruktur yang bermitra kerja dengan Komisi V DPR RI. Selain itu, berdasarkan surat dari Pemerintah Kabupaten Pangkep dengan Nomor: 0045/PUPR dalam rangka mengoptimalkan fungsi dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Pangkep.

“Kehadiran Komisi V DPR RI untuk melihat secara langsung pembangunan sarana, prasarana infrastruktur dan transportasi di Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk untuk mengetahui masalah paling menonjol khususnya di Kabupaten Pangkep. Selain itu, optimalisasi DAS yang sangat diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Pangkep mengingat kejadian terbesar di akhir bulan Desember 2021 dan Februari 2022, terjadi luapan dari badan sungai karena pendangkalan di DAS menambah sulitnya penanganan banjir yang melanda Kabupaten Pangkep. Sehingga salah satu dampaknya adalah masalah ekonomi yang mengalami kesulitan. Kehadiran Komisi V DPR RI ingin mengetahui masalah secara langsung dan menggali informasi atas upaya optimal Pemerintah agar mengatasi permasalahan ini dan tidak terulang lagi,” jelas Iwan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Selatan Ahmad Asiri turut menjelaskan terkait usulan program nasional untuk pengembangan infrastruktur permukiman yang diarahkan pada kegiatan air minum, penanganan kawasan permukiman kumuh, dan sanitasi. Berdasarkan data yang telah diperoleh, tingkat sanitasi maupun pelayanan air minum di Kabupaten Pangkep, untuk akses layak sanitasi ini kondisi berada pada 64,67% dan layak air minum 73,46% dalam rangka mencapai target di tahun 2024 di Kabupaten Pangkep dan akan mencapai angka 94% untuk akses layak sanitasi dan 100% akses layak air minum.

“Di tahun 2022 ini, melalui program Sanimas SPALD-S, menjadi 3 alokasi sasaran termasuk perjuangan dari Wakil Ketua Komisi V DPR RI yang mengusulkan program DAS, merupakan kegiatan sanitasi pedesaan tahap 1. Selanjutnya pada tahap 2 akan ada SPALD-T dan merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Pangkep. Di samping itu, di tahun 2022 kami ada program PISEW, bantuan untuk pembangunan CTPS di 2 sekolah dan sudah dilaksanakan. Kami berharap mendapatkan bantuan dan support dari Komisi V DPR RI,” pungkas Asiri.

Turut hadir mendampingi kunjungan kerja spesifik tersebut, anggota tim Komisi V DPR RI, diantaranya Sigit Susiantomo, Sri Wahyuni, Muhammad Aras, Sarce Bandaso Tandiasik, perwakilan Kementerian PUPR, antara lain Direktur Irigasi dan Rawa, Ditjen SDA Suparji, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang Jaya Sukarno, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, Ditjen Bina Marga Thomas Setiabudi Aden, Kepala BPJN Sulsel Reiza Setiawan, Kepala Balai P2P Sulawesi III, Ditjen Penyedia Perumahan Iskandar Ismail, Pepala BP2JK Wilayah Sulsel, Ditjen Bina Konstruksi Hasrawati dan Kepala Seksi Pelaksana Wilayah II BBPW Sulsel Suryanti Adnan. (Rizaldhy /Dyan/Suryanti Adnan/Kepala Seksi Pelaksana Wilayah II/BBPW Sulsel/ari)