Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat (BPPW NTB) melalui PPK Prasarana Strategis dan Bina Penataan Bangunan Purwanto Joko A. melakukan Penandatanganan Kontrak Kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Madrasah Provinsi NTB 1 pada 14 lokasi di NTB (6 lokasi berada di Pulau Lombok dan 8 lokasi berada di Pulau Sumbawa), Jumat (17/6/2022) di Lombok.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah Andy Hakiim Arrasyid dan dihadiri oleh Kasi Pelaksanaan Wilayah I Andria Hidayati, Asisten Intelijen Munif selaku Ketua Tim Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Tinggi NTB, perwakilan dari Kantor Wilayah Kemenag Provinsi NTB, PT. Lince Romauli Raya – PT. Bumi Seran (KSO) dan PT. Parigraha Konsultan.

Kepala BPPW NTB Ika Sri Rejeki menyampaikan kepada kontraktor pelaksana dan juga MK untuk memastikan lahan sudah clean and clear agar nantinya tidak ada masalah di kemudian hari terkait dengan sengketa lahan serta memperhatikan dan memastikan cashflow dan waktu pelaksanaan dikarenakan pekerjaan ini merupakan pekerjaan MYC. “Untuk jadi perhatian kontraktor pelaksana agar menjaga komitmen dalam pengerjaannya, agar hasilnya bisa dirasakan langsung oleh Madrasah itu sendiri. Kepada Kontraktor maupun MK untuk melaksanakan 4 T (Tepat administrasi, Tepat kualitas, Tepat mutu, Tepat manfaat),” ungkap Ika.

Dalam kesempatan lain, Asisten Intelijen Munif mengatakan dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang Dan Jasa, Perpres Nomor 1 Tahun 2016 dan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional bahwa Kejaksaan ikut berperan aktif untuk mengupayakan bagaimana ketika ada masalah dalam suatu pekerjaan pembangunan, Presiden menghendaki untuk mengedepankan pencegahannya agar Aparat Penegak Hukum (APH) diharapkan tidak menunggu ketika ada masalah yang terjadi.

Oleh karena itu, Undang-Undang Kejaksaan yang baru tersurat disana tugas kejaksaan dalam konteks penegakan hukum tidak semata-mata secara represif/menindak saja tetapi juga preventif/mencegah. “Diharapkan ketika kami mendampingi dan mengamankan agar segera melaporkan ketika ada permasalahan hukum yang terjadi pada saat pelaksanaannya nanti dan pekerjaannya agar dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada,” tutup Munif. (Humas/BPPWNTB/ari)