Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat (BPPW NTB) melalui PPK Sanitasi L. Wira Hariyadi melakukan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Refused Derived Fuel (RDF)/ Solid Recovered Fuel (SRF) di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok Kabupaten Lombok Barat, Rabu (18/5/2022).

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala BPPW NTB Ika Sri Rejeki dan dihadiri oleh Pembina Jafung Utama Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Dwityo Akoro Soeranto, Kasubdit Pengelolaan PHLN Direktorat SSPIP Jonny Z. Echsan, Kepala Dinas LHK Provinsi NTB Madani Mukarom beserta jajarannya, tim pengamanan pembangunan strategis Kejaksaan Tinggi NTB, Kasi Pelaksanaan Wilayah I Indra Juliraf, Kasatker Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah Aprialely Nirmala, CPMU P3TB Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II BPIW, Project Management Support (PMS) ITDP Pusat maupun Regional Lombok, UPTD TPA Regional Kebon Kongok dan PT. Media Cipta Perkasa Media – Indobangun (KSO) serta hadir secara online Direktorat Sanitasi, Direktorat Kepatuhan Internal dan Tim World Bank.

Ika menyampaikan bahwa kegiatan pembangunan TPST ini menggunakan dana Loan Indonesia Tourism Development Project (ITDP) dengan nilai kontrak sebesar Rp30,5 miliar dan masa pelaksanaan selama 300 Hari Kalender. Diharapkan kegiatan pembangunan ini dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat kualitas dan tepat sasaran. Tidak lupa juga komitmen dari pihak rekanan sangat kami harapkan dalam penyelesaian pembangunannya agar sesuai dengan spesifikasi yang sudah tertera pada dokumen kontrak. “Nantinya hasil dari pembangunan ini kami harap bisa meminimalisir permasalahan sampah di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram dan kami akan diserahterimakan kepada Dinas LHK Provinsi NTB untuk dikelola pemanfaatannya,” tutur Ika.

Dalam kesempatan ini, Kasubdit Pengelolaan PHLN Direktorat SSPIP Jonny mengungkapkan rasa syukur bisa hadir secara langsung dalam penandatanganan kontrak ini karena sudah melalui proses panjang dalam penyiapan yang dilakukan secara komprehensif. Senada dengan Kepala BPPW NTB, Jonny juga mengingatkan agar pekerjaan ini dilakukan secara tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat administrasi dan juga yang paling utama adalah tepat manfaat. Karena pekerjaan ini menggunakan dana Loan, diharapkan dalam pengerjaannya nanti berjalan dengan baik dan lancar.

Pada kesempatan lain, Dwityo memberikan arahan penting terkait pinjaman luar negeri ITDP, bahwa ITDP ini merupakan pinjaman dari Pemerintah Indonesia terhadap Bank Dunia untuk pengembangan kawasan pariwisata prioritas yang ada di Indonesia. Terdapat 10 KSPN yang menjadi prioritas Pemerintah yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Borobudur (Jawa Tengah), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Lombok (Nusa Tenggara Barat), Tanjung Kelayang (Bangka-Belitung), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Morotai (Maluku Utara), Manado-Likupang-Bitung (Sulawesi Utara) dan Raja Ampat (Papua Barat).

Dari 10 KSPN Prioritas, Pemerintah memilih lima yang menjadi KSPN Super Prioritas antara lain Danau Toba, Borobudur, Manado-Likupang-Bitung, Mandalika dan Labuan Bajo. “Sesuai dengan arahan pimpinan, untuk semaksimal mungkin menggunakan komponen lokal dalam pembangunannya demi meningkatkan produk dalam negeri. “Diharapkan pembangunan ini bisa terselesaikan dengan cepat dengan tetap memperhatikan waktu, mutu dan kualitasnya,” tutup Dwityo. (Humas/BPPWNTB/ari)