Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat (BPPW NTB) melalui PPK Pengembangan Kawasan Permukiman Frista Vetrina R, didampingi oleh Kepala BPPW NTB Ika Sri Rejeki dan Kepala Satker Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah Aprialely Nirmala melakukan Serah Terima Kegiatan Infrastruktur BPM Skala Lingkungan Cash For Work (CFW) dan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) untuk Kota Mataram Tahun Anggaran 2021, Jumat (31/12/2021).

Kegiatan ini dihadiri oleh Walikota Mataram Mohan Roliskana, Asisten 1 Setda Kota Mataram, Asisten 3 Setda Kota Mataram, Dinas PUPR Kota Mataram, Dinas Perkim Kota Mataram, OSP 5 Provinsi NTB, para camat dan lurah penerima manfaat serta para OPD terkait.

Ika menyampaikan bahwa Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung Gerakan 100-0-100, yaitu 100 % akses air minum layak, 0 % permukiman kumuh dan 100 % akses sanitasi layak.

Tujuan umum program KOTAKU ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Program KOTAKU-DFAT merupakan bagian dari program KOTAKU yang mendapat dukungan pembiayaan dari Hibah Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). Sejalan dengan kebijakan Presiden dan Menteri PUPR, maka Program KOTAKU-DFAT difokuskan untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu mendukung terwujudnya kota layak huni, inklusif, dan tanpa permukiman kumuh. Lokasi Program KOTAKU di Kota Mataram TA 2021 berada di 21 kelurahan dengan nilai total bantuan sebesar Rp14,8 miliar, yang berlokasi pada 5 kelurahan untuk lokasi kegiatan DFAT dan 16 kelurahan untuk lokasi kegiatan CFW. “Diharapkan, pasca pembangunan ini untuk pengelolaan dan pemeliharaannya untuk infrastruktur yang sudah dibangun bisa bermanfaat, terpelihara dan terawat dengan baik,” tutup Ika. (Humas/BPPW-NTB/ari)