Salah satu Kerangka Pembangunan Infrastruktur dalam RPJMN periode keempat tercantum dalam Prioritas Nasional Kelima (PN 5), yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Hal tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang tercantum dalam Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR.

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur (BPPW NTT) melaksanakan Workshop Sinkronisasi Memorandum Program TA 2023, Rabu (17/11/2021).

Kepala BPPW NTT Herman Tobo menyampaikan bahwa berdasarkan visium PUPR dalam rangka menuju perwujudan Hunian Cerdas (Smart Living) tahun 2030, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR berharap semua kabupaten/kota dapat menyusun konsep perencanaan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya jangka menengah yang terintegrasi dalam  Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP) yang disusun melalui aplikasi Sistem Informasi Pengembangan Kawasan Permukiman (SIPKP). Melalui SIPKP akan didapat usulan kebutuhan pembangunan infrastruktur permukiman jangka menengah tahun 2023-2027 yang terintegrasi dan mengedepankan konsep keterpaduan atau yang lebih dikenal dengan RPIJM Kabupaten/Kota.

Herman menambahkan, selain menyusun rencana program jangka menengah (5 tahunan), PUPR juga melakukan penyusunan program dan anggaran jangka pendek atau tahunan  yang telah dipersiapkan dua tahun sebelum dilaksanakan atau dikenal dengan istilah T-2.

“Konsep ini usulan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Tahunan dapat mempertimbangkan keterpaduan, partisipatif dan pengendalian pembangunan infrastruktur permukiman antara pusat dan daerah yang dituangkan dalam memorandum program 2023 yang nantinya akan diajukan dalam Konreg PUPR tahun 2022 nanti,” kata Herman.

Lanjut Herman, oleh karena itu program/kegiatan yang akan diusulkan dalam memorandum program tahun 2023 harus mengacu pada beberapa hal yaitu RPIJM Kabupaten/Kota yang sudah disusun dalam KPJM 2023-2025, arahan pada Kawasan Strategis Nasional, penanganan pada kawasan rawan air dan rawan sanitasi, kegiatan optimalisasi infrastruktur terbangun yang belum diserahterimakan dan/atau belum berfungsi, isu strategis serta kebutuhan penanganan di masing-masing kabupaten/kota.

“Saya berharap pada kesempatan ini para peserta dapat mengonsolidasikan dan memutakhirkan data perencanaan bidang Cipta Karya serta melengkapi persyaratan readiness criteria yang diperlukan dalam Penyiapan Memorandum Program 2023,” tutup Herman. Kegiatan ini dilakukan melalui daring dan tatap muka dengan tetap menjalankan Protokol Kesehatan Covid-19. (bppwntt/ari)