Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selalu berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan infrastruktur permukiman dan perumahan yang berkelanjutan, termasuk bangunan gedung, sebagaimana tertuang dalam salah satu Visium Kementerian PUPR 2030 adalah tercapainya 100% Hunian Cerdas (Smart Living).

Hal tersebut diungkapkan Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan (BTPP) Dian Irawati saat membuka Kampanye Publik Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau Indonesia secara online melalui zoom meeting, Selasa (23/11/2021).

Dian mengatakan, dalam mewujudkan 100% Smart Living, Kementerian PUPR memiliki arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dan perumahan dengan peningkatan penyediaan infrastruktur yang partisipatif dan berkelanjutan.

“Kegiatan ini untuk memberikan informasi mengenai penilaian kinerja bangunan gedung hijau kepada stakeholder terkait penyelenggaraan bangunan gedung, khususnya bangunan gedung hijau. Ini sangat penting dalam mewujudkan infrastruktur bidang permukiman dan perumahan yang andal dan berkelanjutan,” jelas Dian.

Lebih lanjut Dian menuturkan, secara global sektor bangunan gedung mengonsumsi energi sebesar 40% dari energi global, menghabiskan 30% sumber daya di dunia untuk pembangunan, menggunakan 12% total persediaan air bersih, dan menghasilkan 40% dari total emisi gas rumah kaca. Bahkah tahun 2030, diperkirakan 1/3 total emisi CO2 dunia berasal dari bangunan gedung dengan penyumbang terbesar dari negara-negara di Asia. Oleh karena itu, perlu ada upaya mitigasi perubahan iklim dengan segera mewujudkan bangunan hijau yang hemat dalam penggunaan energi, air, dan sumber daya lainnya pada bangunan gedung.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, suatu peraturan bangunan gedung dibutuhkan untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya atau bangunan gedung yang berkelanjutan.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Untuk memudahkan masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan bangunan hijau yang sesuai amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 diperlukan panduan untuk pemenuhan persyaratan dan pelaksanaannya untuk diterapkan pada bangunan gedung baru maupun yang telah dimanfaatkan untuk hunian hijau masyarakat serta kawasan hijau,” tutup Dian.(nadhira/bns)