Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti mendampingi Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam Kunjungan Kerja yang dilakukan oleh Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun ke Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung, Balai Sains Bangunan, dan Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan di Bandung, Jawa Barat, Jumat (3/09/2021).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Prasarana Srategis Iwan Suprijanto dan Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan (BTPP) Dian Irawati. Diana mengungkapkan tugas dan tantangan yang dihadapi oleh Kementerian PUPR saat ini didepan semakin besar dan kompleks. Melalui pembentukan Direktorat BTPP pada tahun 2020, harapannya penjaminan terhadap mutu pekerjaan konstruksi dapat lebih optimal lagi dilaksanakan.

Lanjut Diana, salah satu upaya untuk menjamin mutu pembangunan Infrastruktur Permukiman dan Perumahan, Direktorat BTPP memiliki tugas untuk melaksanakan Advis Teknis, Bimbingan Teknis serta Penyusunan NSPK terkait lingkup Permukiman dan Perumahan. Lingkup tugas lainnya adalah menyediakan data dan informasi permukiman yang lengkap yang mudah diakses oleh seluruh stakeholders sebagai manajeman dan sumber pengetahuan penyelenggaran infrastruktur permukiman.

Layanan yang diberikan dalam penjaminan mutu tersebut tentunya akan dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh SDM yang profesional. "Oleh karena itu, kami melakukan pembinaan kepada pejabat fungsional yang meliputi Jafung Teknik Tata Bangunan dan Perumahan serta Jafung Teknik Penyehatan, serta Jafung Perekayasa sehingga dapat bekerja lebih efisien dan efektif," tutur Diana.

Pembinaan ini diarahkan pada penjaminan mutu seluruh proses penyelenggaraan kegiatan dari mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, sampai operasi dan pemeliharaan, sehingga ketentuan-ketentuan norma, standar, prosedur dan kriteria dapat terpenuhi.

Selain dukungan Pejabat Fungsional, pelaksanaan Advis dan Bimbingan Teknis ini juga didukung oleh sarana dan prasarana laboratorium dan studio yang terus dikembangkan, yang lahan dan struktur bangunan, laboratorium Sains Bangunan, dan Laboratorium Air Minum dan PLP, dan Studio Pemodelan Bangunan dan Kawasan Permukiman.

Pengujian yang dilakukan di laboratorium tersebut difokuskan dalam rangka mendukung uji mutu dalam rangka memastikan keandalan bangunan gedung dan sarana prasarana, baik di lingkungan Kementerian PUPR maupun kegiatan strategis lainnya di kementerian/lembaga lainnya ataupun pihak swasta.

Beberapa pengujian untuk kegiatan strategis diantaranya Pemeriksaan (Advis Teknis) Keandalan Bangunan Kejagung paska kebakaran, Gedung DPR, Istana Negara, serta Pengujian Struktur Terowongan MRT.

Selain pengujian di laboratorium para jafung dan teknisi dengan disertai peralatan uji lapangan, juga diterjunkan ke lapangan untuk melakukan advis teknis keandalan bangunan paska kontruksi dan atau paska bencana. Advis teknis keandalan bangunan paska kontruksi dimaksudkan untuk memastikan keandalan bangunan yang sudah selesai dibangun. 

Sedangkan advis teknis keandalan bangunan paska bencana tujuannya untuk memastikan keandalan bangunan paska terjadinya suatu bencana dalam rangka menentukan langkah lanjutan apakah bangunan itu dapat langsung digunakan kembali, perlu ada perkuatan atau harus didemolish.

Beberapa audit bangunan paska bencana yang sudah dilakukan diantaranya bangunan yang terdampak pasca Gempa Lombok, Sulbar, NTB dan NTT dan bencana lainnya. (rqs/ari)