29

AUG 2019

Pembahasan Reviu Proses Pembangunan KDP PTN Dan PTKIN

Jogja, 29 Agustus 2019, Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Olahraga dan Pasar (PPSPPOP) melaksanakan Kegiatan Pembahasan atas reviu Proses Pembangunan KDP pada PTN KEMENRISTEKDIKTI dan PTKIN pada Kementerian Agama dilaksanakan pada 28 – 30 Agustus 2019.  Kegiatan ini di hadiri oleh Direktur Sarana dan Prasarana Kemenristekdikti, Direktur Sarana dan Prasarana Kemenag, Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Tim Randal BPKP Pusat, TIM Review PTN dan Perwakilan BPKP Provinsi Aceh sampai dengan Papua, Direktur beberapa Politeknik dan Universitas Negeri, Kasatker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Aceh sampai dengan Papua dan Kabid, kasubag, Kepala Balai dan PPK PPSPPOP Wilayah Barat, Tengah dan timur. 

Kegaiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Pusat PSP-POP bapak Iwan Suprijanto, sebelumnya dibuka dengan persembahan tarian dari mahasiswi ISI Jogjakarta. Dalam kesempatan tersebut beliau menyampaikan “Sesuai Amanat Presiden RI dalam sidang kabinet dan tema HUT kemerdekaan bahwa Fokus kerja pemerintah 2020 adalah peningkatan sumber daya manusia. Kementerian PUPR diamanatkan dalam rangka peningkatan SDA tersebut untuk menangani dan menyelesaikan bangunan-bangunan yang berstatus KDP. Kapus PSP-POP juga menyampaikan bahwa KEMENAG dan KEMENRISTEKDIKTI sampai saat ini masih melaksanakan pembangunan, beliau berharap dan menekankan pembangunan yang saat ini dilaksanakan jangan sampai menjadi pasien kami berikutnya dan bangunan-bangun baru tidak menjadi bangunan mangkrak. PUPR 2019-2020 akan menangani sepenuhnya perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan sampai serah terima, tetapi di tahun 2021 PUPR mengusulkan untuk tidak menangani seluruh pekerjaan KDP hanya akan menangani 75% dan 25% hanya menanganinya, Tahun 2022 PUPR hanya menangani 50% dan 50% pendampingan, tahun 2023, 75% dilaksanakan oleh KEMENAG dan KEMENRISTEKDIKTI dan 25% pendampingan oleh PUPR dan ditahun 2024 PUPR seluruhnya hanya akan mendampingi beliau juga berharap setelah RPJM berakhir semua pembangunan kembali ke kemenristekdikti dan KEMENAG dengan pengalaman dengan preseden dan pemahaman tentang tertib pelaksanaan bangunan gedung. Kegiatan dilanjutkan dengan agenda pembahasan hasil reviu dengan pola pembagian kelompok DESK berdasarkan wilayah.  (MFA)