BERITA

26.07.2021

Sangatta - Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Memberikan Bantuan Program Sambungan Air Minum Untuk Masyarakat Tidak Mampu Atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Beberapa Kecamatan Di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

26.07.2021
Sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), Kawasan Pantai Plengkung Menjadi Target Pengembangan Dan Penataan Kawasan Pariwisata. Untuk Itu, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Menyelenggarakan Konsinyasi Dalam Rangka Menyusun Draft Awal Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penataan Kawasan Pantai Plengkung Di Hotel Santika, 4 Juni 2021.

 

26.07.2021

Pengembangan Kawasan Pariwisata Terus Dilaksanakan Pemerintah Sebagai Upaya Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Salah Satunya Pengembangan Kawasan Di Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), Seperti Kawasan Bunaken. Di Kawasan Yang Termasuk Dalam Wilayah Taman Nasional (TN) Bunaken, Kota Manado, Sulawesi Utara Ini, Dilaksanakan Penataan Kawasan DPP Melalui Pembangunan Sarana Dan Prasarana Wisata Alam TN Bunaken.

26.07.2021

Pembangunan Terus Dilaksanakan Pemerintah Di Sejumlah Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Nasional. Selain Untuk Mewujudkan Pariwisata Yang Berkualitas, Pengembangan DPP Juga Diharapkan Mampu Mendorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.

26.07.2021

Peningkatan Infrastruktur Dasar Permukiman Kumuh Menjadi Salah Satu Prioritas Kementerian PUPR Dalam Penataan Kawasan Perkotaan. Prioritas Tersebut Merupakan Wujud Komitmen Pemerintah Untuk Menyediakan Permukiman Yang Layak Huni Dan Berkelanjutan Bagi Masyarakat.

26.07.2021

Plaza Atau Alun-alun Kota Merupakan Salah Satu Unsur Yang Penting Sebagai Pembentuk Kota. Secara Historis, Plaza Atau Alun-alun Kota Merupakan Pusat Komunitas Yang Dapat Menentukan Identitas Seluruh Kota. Central Park Di New York, Piazza Marco Di Venesia Maupun Las Ramblas Di Barcelona Merupakan Plaza Kota Atau Alun-alun Kota Yang Dapat Mempresentasikan Kota Itu Sendiri.


ORGANISASI



PROFIL

Melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, keterpaduan perencanaan dan kemitraan, pembiayaan, pelaksanaan, pengelolaan data dan sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman yang meliputi pengembangan kawasan permukiman, serta penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, dan penyehatan lingkungan permukiman


fungsi direktorat

keterpaduan infrastruktur permukiman

  • Penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman;
  • Penyusunan keterpaduan perencanaan dan kemitraan pembangunan infrastruktur permukiman;
  • Penyusunan keterpaduan program, pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya;
  • Pemantauan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman;
  • Pengelolaan data dan sistem teknologi informasi;
  • Pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program kegiatan dan pembangunan infrastruktur permukiman; dan
  • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

tugas sub direktorat & tu direktorat

keterpaduan infrastruktur permukiman

  • SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PERENCANAAN DAN KEMITRAAN

    Melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman dan fasilitasi kemitraan

  • SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PEMROGRAMAN

    Melaksanakan penyusunan keterpaduan program pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya.

  • SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PELAKSANAAN

    Melaksanakan pembinaan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman.

  • SUB DIREKTORAT PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

    Melaksanakan pengelolaan data dan sistem teknologi informasi bidang pembangunan infrastruktur permukiman.

  • SUB DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI

    Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman.

  • SUBBAG TATA USAHA

    Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penyelesaian administrasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan tuntutan ganti rugi, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan serta koordinasi administrasi direktorat.

fungsi sub direktorat

keterpaduan perencanaan dan kemitraan

  1. Penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman;
  2. Penyusunan keterpaduan perencanaan jangka panjang dan menengah, serta rencana strategis pembangunan
    infrastruktur permukiman;
  3. Penyusunan pedoman dan manual keterpaduan rencana pembangunan infrastruktur permukiman; dan
  4. Fasilitasi penyiapan program jangka menengah pembangunan infrastruktur permukiman dan fasilitasi kemitraan.

PROGRAM

Program Kerja Direktorat KIP 2018

Program Kerja Direktorat KIP 2017

Program Kerja Direktorat KIP 2016

PRODUK

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat KIP Tahun 2018

LAKIP Eselon II Tahun 2017

LAKIP Eselon I Tahun 2016

LAKIP Eselon II Tahun 2016

LAKIP Eselon I Tahun 2015


Katalog CSR


Informasi Umum SIPPa

bukusaku penyiapan kegiatan pinjaman luar negeri

Tata Cara Pengajuan Revisi Anggaran

Renstra Direktorat KIP 2015-2019

Buku Panduan Penyusunan Paparan Pimpinan

Agenda Kegiatan

T.A. 2017

Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman bertugas untuk mendukung target kinerja Ditjen Cipta Karya dengan menterpadukan seluruh program-program Infrastruktur Permukiman baik ditingkat pusat melalui unit eselon tiganya, maupun ditingkat daerah melalui satuan kerja perencanaan dan pengendalian.

KONTAK