Profil


Secara umum, Balai Prasarana Permukiman Wilayah dibentuk berdasarkan Permen PUPR Nomor 05/PRT/M/2019. Balai Prasarana Permukiman berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Cipta Karya dan dipimpin oleh seorang Kepala, sebagai perwakilan Pemerintah Pusat untuk mendukung fungsi Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dengan harapan dapat melaksanakan sinkronisasi program prasarana permukiman, melaksanan pembinaan, fasilitasi dan konsultasi teknis kepada Pemda, menyiapkan perencanaan dan usulan anggaran serta untuk meningkatkan efisiensi pendanaan.

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat khususnya, terbentuk setelah terbitnya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1104/KPTS/M/2018 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.