Dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan tertib administrasi Penatausahaan Rumah Negara, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat (BPPW Kalbar) menyelenggarakan Rekonsiliasi Provinsi Rumah Negara Golongan III, Kamis (09/09/2021) di Pontianak.

Kegiatan ini diikuti oleh peserta yang berasal dari berbagai instansi, institusi ataupun lembaga pengelola BGN di Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Harris Pontianak dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan.

Kepala BPPW Kalbar, Deva Kurniawan Rahmadi membuka kegiatan ini bersama Kepala Sub Bagian Umum Tata Usaha, Suhaeniti yang juga memberi sambutan kepada para peserta Rekonsiliasi Rumah Negara tersebut. Dalam arahannya Kepala BPPW Kalbar berharap kegiatan Rekonsiliasi Rumah Negara ini dapat mendukung ketertiban pengelolaan rumah negara.

“Diharapkan dengan terselenggaranya kegiatan Rekonsilisasi Pengelolaan Rumah Negara Golongan III ini, kedepannya dapat berjalan tertib serta tercatatnya data Rumah Negara Golongan III yang teradministrasi secara baik, transparan dan akuntabel”, tutur Deva.

Penetapan Status Rumah Negara Setiap Pimpinan Instansi wajib mendaftarkan status rumah negara yang dalam kewenangannya menjadi Rumah Negara Golongan I dan II. Sedangkan penetapan status rumah negara golongan III dilakukan oleh Menteri PUPR.

Senada dengan hal tersebut, Kasubag Umum dan Tata Usaha, Suhaeniti menuturkan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada semua penyelenggara rumah negara agar terwujud tertib pengelolaan rumah negara secara administrasi maupun keuangannya.

“Kegiatan Rekonsiliasi Rumah Negara ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas para penyelenggara rumah negara di masing-masing instansi dengan memberikan pemahaman terkait seluruh proses pengeloloaan rumah negara serta infromasi mengenai alih fungsi Rumah Negara Golongan III”, tutur Suhaeniti.

Adapun narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini yaitu dari Sub Drektorat Pengelolaan Rumah Negara Direktorat Bina Penataan Bangunan dengan materi tentang pengelolaan dan layanan rumah negara yang dilakukan secara daring. Serta narasumber yang hadir secara langsung yaitu dari Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Barat dengan materi “Implementasi Keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Thn.1998 tentang Pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal yang telah dibeli oleh pegawai negeri dari pemerintah.(BPPW-KALBAR)