Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, S.Sos, M.Si, melakukan peletakan Batu Pertama (Groundbreaking) Pembangunan Waterfront dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Perkotaan, Pasar Sungai Durian, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang dilaksanakan di kawasan site Pasar Sungai Durian pada hari Jumat (10/9/2021).

Kegiatan peletakan batu pertama oleh Lasarus ini, menandai dimulainya kegiatan penataan kawasan yang akan segera dikerjakan menggunakan APBN 2020-2021 dengan total anggaran 37,6 Miliyar.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi V DPR RI di dampingi Kepala BPPW Kalbar Deva Kurniawan Rahmadi, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I, Reza Rizka Pratama, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Dwi Agus Kuncoro, serta Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Sintang yang mewakili Bupati Sintang.

Sebelum melaksanakan peletakan batu pertama, dalam sambutannya, Kepala BPPW Kalbar, Deva Kurniawan Rahmadi menyampaikan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Pasar Sungai Durian tersebut diharapkan nantinya dapat meningkatkan kualitas kawasan serta perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Kawasan Pasar Sungai Durian termasuk dalam kawasan permukiman kumuh tepi sungai yang rawan bencana banjir tahunan dan perlu ditingkatkan kualitasnya, oleh karena itu maka perlu dilakukan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Pasar Sungai Durian yang merupakan bagian dari Kawasan Waterfront Sintang untuk dapat meningkatkan kualitas kawasan serta perekonomian masyarakat”, tutur Deva.

Sebagai aspirator dari proyek pembangunan ini, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menghimbau kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan ini agar selalu terus berkoordinasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam komunikasi yang baik agar semua proses dapat diselesaikan sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Selain itu Lasarus menegaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang untuk selalu mendukung proyek pembangunan ini dengan melaksanakan tugasnya dalam menyelesaikan masalah pembebasan lahan yang memang merupakan kewenangan pemerintah daerah.

“Pada pembangunan penataan kawasan ini, ada kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemkab Sintang. Oleh karena itu, saya berpesan agar Pemkab Sintang dapat melakukan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat. Kami di Komisi V sudah sepakat, bahwa kawasan yang akan kita bangun hanya pada kawasan yang tidak bermasalah lahanya. Karena lahan ini kewenangan Pemerintah Daerah, tentu tugas Pemda adalah memastikan lokasi pembangunan yang akan kita lakukan tidak bermasalah dengan warga setempat”, tegas Lasarus.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I, Reza Rizka Pratama mengharapkan kegiatan groundbreaking ini dapat menjadi awal yang baik untuk bersama-sama bersinergi dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.

“Peletakan batu pertama hari ini kami harapkan dapat menjadi awal yang baik, agar kegiatan ini dapat sama-sama diawasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat kabupaten Sintang”, harap Reza.(BPPW-KALBAR)