Peningkatan Pengembangan dan Pelayanan SPAM di Kaltara

Dalam mendukung tujuan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau dan meningkatnya efisiensi serta cakupan pelayanan air minum, maka diperlukan suatu langkah sistematis dalam menjamin kuantitas dan kualitas kontruksi yang dibangun, termasuk kegiatan pengadaan dan pemasangan sesuai kriteria standar yang telah ditentukan.
  
  

Demi mewujudkan program tersebut, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Utara menggelar laporan pendahuluan untuk memantau tercapainya program pelaksanaan pemantauan kelembagaan dan alternatif pembiayaan SPAM serta penyiapan readiness criteria pengembangan SPAM tahun 2020 khususnya di Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan ini digelar di Gedung PIP2B Tanjung Selor, Rabu (22/05/2019).

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman BPPW Kaltara Thamrin Husein mengatakan, dalam pemantauan kelembagaan dan alternatif pembiayaan SPAM, perlu mengetahui arah kebijakan dan perundangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum yang menyebutkan bahwa SPAM terdiri dari unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan.

“Saya harap pemantauan kelembagaan dan alternatif pembiayaan harus diperhatikan, bagaimana pengelolaan IPA yang terbangun, berapa pelayanannya, apakah perlu peningkatan, dan berapa anggaran yang dibutuhkan dalam peningkatan SPAM pada tahun yang akan datang,” tutur Thamrin.

Lanjut Thamrin, perlu adanya dukungan kabupaten/kota dalam mendukung penyiapan readiness criteria dalam rencana kegiatan SPAM tahun 2020. Apakah dokumennya sudah siap atau harus melengkapi dokumen yang belum siap. Oleh karena itu, perlu adanya pendampingan kepada kabupaten/kota dalam melengkapi dokumen untuk direkap ke dalam Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIPPa).

Sementara itu, Kepala Seksi Perencanaan Asmirandi mengingatkan, perlu adanya perhatian khusus untuk 4 lokasi yaitu kawasan Long Midang, Sei Nyamuk, Long Nawang, dan Labang. Di kawasan tersebut akan dibangun proyek strategis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tentunya memerlukan pelayanan SPAM yang memadai.

Selain itu, PPK SPAM Irfan Yudha Pratama menambahkan, readiness criteria merupakan kelengkapan yang harus dipenuhi oleh setiap usulan lokasi dan kegiatan prioritas, serta akan diperiksa kembali saat pelaksanaan midterm review.

Readiness criteria pengembangan SPAM yang dimaksud yaitu RISPAM, justifikasi teknis, DED, KAK dan RAB, kesiapan lahan, izin penggunaan air baku, lembaga pengelola, DDUB, serah terima aset dan Surat Pernyataan Bupati/Walikota,” tutup Irfan. (hajar/bppwkaltara/ari)