Sosialisasi Tugas Dan Fungsi Balai Prasarana Permukiman Wilayah di Makassar

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Kementerian PUPR, Bagian Kepegawaian dan Ortala Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan Internalisasi Tugas dan Fungsi Balai Prasarana Permukiman Wilayah di Makassar, Kamis (16/05/2019). Kegiatan ini di buka Plt. Sekda Provinsi Sulawesi Selatan Ashari Faksirie Radjamilo.
  
  

Dalam sambutannya, Ashari mengatakan terkait penerapan peraturan perundang-undangan bidang Cipta Karya dan internalisasi tugas dan fungsi, keberadaan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Direktorat Jenderal Cipta Karya ini sangat penting bagi pejabat/Aparatur Sipil Negara. Hal ini dikarenakan proses penyusunan dan penerapan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang Cipta Karya yang sedang digalakkan pada saat ini, menuntut pejabat/Aparatur Sipil Negara agar lebih memahami dan mematuhi landasan hukum dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjalankan roda pemerintahan.

 “Selain itu, hadirnya balai berimplikasi pada berbagai penyesuaian dari sisi pola koordinasi, mekanisme pelaporan, pelaksanaan program, pola pembinaan Pemerintah Daerah, organisasi proyek hingga sumber daya manusia. Untuk itu, agar kepada para pejabat struktural segera menyelesaikan isu operasional dan teknis di masing-masing balai dalam merespon berbagai tantangan yang akan dihadapi di tahun 2019,” ujar Ashari.

  Ashari berharap dalam acaraini nantinya akan tercipta suasana yang akrab dan penuh antusias dari para peserta, sehingga dapat diperoleh kesamaan persepsi dan pemahaman terhadap penerapan peraturan perundang-undangan, dan internalisasi tugas dan fungsi dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Direktorat Jenderal Cipta Karya khususnya dalam pelaksanaan tugas bidang Cipta Karya. (Jamal BPPW Sulsel/ari)