Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Cipta Karya

Dalam rangka meningkatkan pemahaman penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas Bidang Cipta Karya, Setditjen Cipta Karya melalui Bagian Hukum dan Komunikasi Publik melakukan acara Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Cipta Karya, di Makassar, Kamis (16/05/2019).
  
  

Salah satu narasumber yaitu Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bunyamin dalam paparannya mengatakan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

”Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,” kata Bunyamin.

Ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan  peraturan perundang-undangan, yaitu perencanaan pembentukan, pendelegasian, harmonisasi, dan perumusan norma rancangan peraturan perundang-undangan dan implementasinya

Rancangan peraturan yang sedang dibahas untuk penanganan pembangunan bidang Cipta Karya yaitu Rancangan Perpres tentang pembangunan atau renovasi pasar, prasarana dan sarana perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi Keagamaan Islam Negeri, dan satuan pendidikan dasar dan menengah negeri.

“Rancangan Perpres tentang renovasi dan pengembangan Stadion Manahan Solo di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Pembangunan Gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia di Jakarta, Pembangunan Prasarana Olahraga dan Kewirausahaan Universitas Cendrawasih di Kota Jayapura Provinsi Papua, Universitas Musamus di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, dan Universitas Papua di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, serta rehabilitasi bangunan Pasar Atas Bukittinggi di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat,” tutur Bunyamin. (Jamal BPPW Sulsel/ari)