PPIP 2015 Dimulai, Pelaporan Harus Disiplin agar Dapat Dipertanggungjawabkan

Pada triwulan kedua Tahun Anggaran 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melaksanakan PPIP 2015 yang merupakan lanjutan dari PPIP 2014 di 4.450 desa. Tahun ini BLM Tahap II dan BLM Tahap III masing-masing sebesar Rp75 juta mulai dicairkan untuk desa yang telah menyelesaikan konstruksi fisik pada Tahap I.

  
  

Meskipun hanya melanjutkan kegiatan tahun lalu, seluruh pelaku program perlu tetap memegang teguh prinsip-prinsip pelaksanaan PPIP sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam pedoman pelaksanaan, yaitu acceptable, transparan, akuntabel, berkelanjutan, dan dalam kerangka jangka menengah.

Direktur Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya, Hadi Sucahyono, memberikan arahan kepada para pelaku dalam Konsolidasi Nasional PPIP wilayah barat, di Medan (29/04/2015). Hadi menyampaikan kebijakan Ditjen Cipta Karya 2015-2019 terkait penanganan permukiman perdesaan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam program pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan, yaitu pertama, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Potensial dan Berkelanjutan, kedua Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Tertinggal, Terpencil dan Pulau-pulau Kecil.


“Akhir tahun 2014 di bawah pemerintahan yang baru, kita mengalami penggabungan dua k

Penyesuaian program mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015, serta ditindaklanjuti dengan penyesuaian alokasi anggaran melalui Revisi DIPA dan penetapan Satuan Kerja. Hal tersebut mengakibatkan program baru akan berjalan di Triwulan II TA 2015.ementerian menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Perubahan tersebut sedikit banyak mempengaruhi pelaksanaan program rutin kementerian termasuk di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya,”ujar Hadi.

Hadi melanjutkan, keberhasilan pelaksanaan sebuah program sangat ditentukan oleh perencanaan yang baik dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kendala yang mungkin terjadi. Dengan demikian, tidak akan ada lagi temuan yang berulang setiap tahun, contohnya penyelesaian dokumen administrasi, tidak efektif dan efisiensinya penggunaan dana, pelaporan penggunaan dana yang masih lemah dan lamban, penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran, penyalahgunaan dana melalui pihak ketiga dalam proses pemberdayaan, dan lainnya.

“Seluruh kegiatan yang telah kita laksanakan pada akhirnya tidak akan berarti apa-apa tanpa dokumentasi dan pelaporan yang baik. Pelaporan hendaknya dilaksanakan secara rutin, berisikan kondisi aktual di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hendaknya pelaporan ini tidak kita lupakan karena terlalu fokus pada penyerapan dan pelaksanaan fisik,” tutup Hadi.

Kasubdit Data dan Informasi Direktorat Bina Program, Sri Murni Edi K, menambahkan jika terjadi revisi DIPA di Satker Kabupaten/Kota, Randal Provinsi dihimbau untuk membimbing Satker Kabupaten/Kota dalam mengupdate data di e-Monitoring. Diharapkan untuk tidak mengerjakan sendiri perbaikan data, agar fungsi pembinaan dapat berjalan dengan baik, tidak terjadi kasus dimana petugas Kabupaten/Kota menggunakan data backup lama dan mengirim kembali pagu yang salah, fasilitasi perbaikan pagu Kabupaten/Kota agar memperhatikan batas waktu.

Pada kesempatan tersebut Sri Murni menyampaikan beberapa hal antara lain Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan di Lingkungan Ditjen Cipta Karya, Lesson Learnt TA 2014, Pelaksanaan PPIP TA 2014, dan Pelaksanaan PPIP Ta 2015. (bcr/teja/randal sumut)