6 Agenda Pokja PKP Mewarnai RPJMN 2015-2019

Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) yang terdiri dari Kementerian/lembaga termasuk Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum tengah mempersiapkan masukan untuk draft RPJMN 2015-2019. Dalam Breakfast Meeting  di Hotel Gran Mahakam Jakarta, beberapa waktu lalu.

  
  

Salah satu elemen penting dalam draft tersebut mengenai penanganan permukiman kumuh dalam skala nasional. Hal ini merupakan pekerjaan rumah bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan target RPJPN Cities Without Slums 2025 dan target MDGs.

Hadir dalam pertemuan ini antara lain perwakilan dari Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

Enam agenda Pokja PKP dalam mempersiapkan RPJMN 2015-2019 yaitu pertama, Pemerintah harus memiliki grand desain dalam penanganan permukiman kumuh ini. Inisiasi penyusunan grand desain ini sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya pada 2013, namun perlu koordinasi dan sosialisasi lebih lanjut terkait materi tersebut di lingkungan Pokja,” kata Maliki Moersid Direktur Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya.

Kedua, Pokja PKP harus mampu menyusun target nasional selama periode 2015-2019. “Terdapat perhitungan mengenai jumlah rumah yang diperlukan untuk memenuhi target Cities Without Slums yaitu sejumlah 828.000 rumah,” ungkap Hardi Simamora Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Perumahan Rakyat.

Ketiga mengenai komponen program dalam penanganan permukiman kumuh. Program dalam RPJMN 2015-2019 bukan lagi business as usual, melainkan sudah mencakup gerakan penanganan permukiman kumuh skala nasional yang mampu menggeliatkan gairah Pemerintah Daerah dalam melakukan penanganan permukiman kumuh seperti yang diterapkan oleh Program Percepatan Sanitasi Perkotaan (PPSP).

Keempat, sequences dan manajemen stakeholder antara Kementerian dan Pemerintah Daerah. Pembagian peran merupakan kunci dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019, begitu pula dengan penanganan permukiman kumuh ke depan.

Kelima, portfolio pelaksanaan Pemerintah Daerah terhadap penanganan permukiman kumuh. Wahyu Utomo Asisten Deputi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian menjelaskan sebuah bentuk publikasi pencapaian dari pelaksanaan penanganan permukiman kumuh dan sebagai bentuk penghargaan terhadap kesuksesan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dan terakhir, Keenam mengenai quality assurance atau jaminan kualitas sebagai sistem kontrol program dan kegiatan serta capaian pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh ke depan. Antonius Budiono, Direktur Bina Program Cipta Karya mengusulkan pendekatan terhadap sistem kontrol ini dapat melalui 11.000 BKM yang telah dimiliki masing-masing kelurahan melalui program permberdayaan. Hal ini sebagai alat bersama dalam melihat kinerja dan penanganan permukiman kumuh,” tambah Antonius.

Seluruh agenda tersebut merupakan tugas bersama yang harus selesai, sehingga tim Pokja PKP dapat kembali duduk bersama dalam merumuskan RPJMN 2015-2019 terkait isu penanganan permukiman kumuh. (bangkim/ari)