Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan kontruksi fisik per m² pembangunan bangunan gedung negara dan diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi, dan tahun pembangunannya. Standar HSBGN ditetapkan secara berkala untuk setiap kabupaten/kota oleh Bupati/Wali Kota setempat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUP dan ESDM DI Yogyakarta Muh. Mansur, dalam acara Pendampingan Legalisasi HSBGN Provinsi DI Yogyakarta, Selasa (10/10/2017), di Yogyakarta.

Mansur menjelaskan, manfaat disusunnya HSBGN adalah untuk pedoman dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan gedung negara mulai dari tahap persiapan pembangunan, pemanfaatan dan penghapusan, serta sebagai acuan bagi penyedia dan pengguna jasa serta masyarakat pada umumnya dengan tersedianya sistem informasi standar harga. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, pasal 15 ayat 1 disebutkan bahwa standar biaya harga satuan tertinggi gedung negara sebagaimana ditetapkan secara berkala oleh Bupati/ Wali Kota.

Sementara itu, Kasi Gedung Negara, Subdit Bangunan Gedung Direktorat Bina Penataan Bangunan (BPB), Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Kusrianti menyampaikan, hasil kegiatan pendampingan legalisasi HSBGN adalah ditetapkannya HSBGN oleh Bupati/Wali Kota melalui rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabuapten/Kota, BPS, Bappeda, Dinas Provinsi/Intansi terkait yang bertanggung jawab dalam pembinaan pembangunan Bangunan Gedung Negara. Harga satuan tertinggi Bangunan Gedung Negara harus mempertimbangkan kebijakan ekonomi makro secara nasional, regional dan kabupaten/kota, kebijakan pemerataan pembangunan, kebijakan pembangunan kabupaten/kota, indeks konstruksi, dan harga satuan tertinggi Bangunan Gedung Negara tahun sebelumnya. (didik-randaldiy/bns)