Dalam rangka meningkatkan kemampuan aparat pemerintah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program serta anggaran pembangunan daerah di bidang Cipta Karya, unit kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Randal PIP) Provinsi Papua Barat menggelar Workshop Konsolidasi Kebijakan Satu Data Bidang Cipta Karya Provinsi Papua Barat, Selasa (12/09/2017) di Manokwari.

Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Papua Barat, Sammy Saiba mengungkapkan, pengumpulan dan identifikasi data infrastruktur permukiman merupakan salah satu tuntutan untuk menyediakan basis data informasi dengan akurasi dan validasi yang tinggi. Dengan demikian diharapkan, dapat memudahkan pengambilan keputusan, pengumpulan identifikasi data infrastruktur permukiman yang meliputi kegiatan sektor air minum, sanitasi, kawasan permukiman dan kawasan perdesaan, penataan bangunan dan lingkungan. Selain itu, basis data tersebut juga akan digunakan dalam tahap perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan/ evaluasi dan pengelolaan data serta sistem informasi. 

“Target yang ingin dicapai dari workshop tersebut yaitu agar terwujud implementasi kebijakan satu data bidang Cipta Karya. Kemudian tersosialisasikannya sistem informasi dan instrument pengumpulan data di lingkungan Ditjen Cipta Karya serta terwujudnya pemahaman terhadap pengelolaan data infrastruktur permukiman bidang Cipta Karya agar diperoleh data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan,” jelas Sammy. 

Sementara, PPK Randal PIP Provinsi Papua Barat Jamaludin Ugar, mengungkapkan untuk mendukung program satu data, Ditjen Cipta Karya telah membangun sistem informasi yang akan menampung data dari masing-masing kabupaten/kota, termasuk di Papua Barat. Basis data yang perlu disediakan dan dikondisikan secara sistematis mulai dari tingkat kabupaten/kota provinsi hingga di tingkat pusat. 

Jamaludin berharap, kabupaten/kota menyediakan basis data informasi dengan akurat dan validasi sesuai dengan instrumen data yang telah disampaikan agar implementasi kebijakan satu data bidang Cipta Karya terwujud.   

Workshop ini dipandu Kasubdit Pengelolaan Data dan Sistem Informasi (PDSI) Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya, Sri Murni Edhi dan mengundang Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. 

Sementara sebelumnya telah dilakukan rapat koordinasi Satker sektoral bidang Cipta Karya di wilayah Papua Barat. Dalam rakor ini, menilai, dijelaskan bahwa masalah jaringan internet yang akan menjadi kendala utama di kabupaten/kota di Papua Barat. (Lilis Papua Barat/ari)