Dalam rangka memperingati Hari Habitat Dunia (HHD) 2017 sangat penting untuk mengingatkan semua pihak terkait tujuan mewujudkan hunian layak huni dengan meningkatkan pelayanan infrastruktur dasar pemukiman dan perkotaan, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk perkotaan akibat urbanisasi. Tantangan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman layak huni tidak hanya dihadapi Indonesia, namun juga negara lain di dunia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo, Selasa (12/9/2017) saat menjadi narasumber di Radio KBR Jakarta. 

HHD tahun 2017 di Indonesia mengangkat tema “Menuju Terwujudnya Kota Cerdas di Indonesia”. Tema ini sejalan dengan upaya Kementerian PUPR untuk mendorong terwujudnya 100 Kota Cerdas di Tahun 2030. Hal ini sebagai respon akan laju urbanisasi yang tinggi di Indonesia sebagai suatu fenomena yang pasti akan terjadi dan tidak dapat dihindari sehingga menuntut tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan adapatif untuk mengelola tantangan, peluang, dan dampak yang ditimbulkan, terutama dalam hal membangun kota sebagai tempat hunian bagi penduduknya agar lebih nyaman, aman, layak huni, dan berkelanjutan.  

“Perumahan layak huni harus memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan serta akses masyarakat yang mudah akan pelayanan infrasruktur dasar seperti air minum, sanitasi dan konektivitas. Selain itu pembangunannya pun harus sesuai dengan rencana tata ruang sehingga pengembangan perumahan dan perkotaan menjadi terarah,” kata Sri Hartoyo.  

Sri Hartoyo mengatakan, untuk mewujudkan kota cerdas diperlukan sinergi pembangunan infrastruktur permukiman di perkotaan dari berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya pembangunan infrastruktur permukiman di perkotaan dapat diatasi dengan dua cara, yaitu melalui infrastruktur yang  dikelola oleh lembaga-lembaga formal seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, PDAM, PLN, dan perusahaan gas negara.  

“Tetapi ada juga daerah perkotaan yang tidak bisa dijangkau oleh infrastruktur yang dikelola oleh lembaga formal tadi dan ini kita coba dengan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, misalnya dengan program KOTAKU yaitu program Kota Tanpa Kumuh,” ungkap Sri Hartoyo.  

Untuk program berbasis masyarakat, Ditjen Cipta Karya mempunyai beberapa program yaitu Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), dan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). 

Sri Hartoyo menambahkan, agar penataan kawasan perkotaan sesuai yang diharapkan, diperlukan komitmen Pemerintah Daerah dan melibatkan peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya pada setiap tahapannya, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan dan pemeliharaan karena tanpa adanya kepedulian masyarakat maka program ini tidak akan dapat berjalan dengan optimal. (kompuck)