Penyelenggaraan Bangunan Gedung diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG) dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomr 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang bersifat pokok dan normatif, serta 18 Peraturan Menteri di bidang penataan bangunan yang telah ditetapkan sejak tahun 2006.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat Nasaruddin, dalam acara Bimbingan Teknis Pendampingan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung TA, 2017, Selasa (16/05/2017) di Mamuju.

“Tujuan diselenggarakan kegiatan ini untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang bangunan gedung agar dapat diterapkan dan memberikan penguatan kapabilitas aparat pemerintah daerah khususnya Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara yang difasilitasi tahun ini dalam proses implementasi Perda Bangunan Gedung,” ucap Nas.

Sementara, Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sulawesi Barat Arifin Alim mengatakan bahwa diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat segera menetapkan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan bangunan gedung yang mengenai pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), TIM Ahli Bangunan Gedung (TABG) dan Pendataan Bangunan Gedung, sehingga di daerah dapat terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung baik administratif maupun secara teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan ini nantinya akan didampingi oleh konsultan individu di daerah untuk melakukan pendampingan penyusunan Perbub tentang penyelenggaraan bangunan gedung yang mengenai pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Tim Ahli Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan yang diharapkan nantinya bisa ditetapkan sebagai Peraturan Bupati serta monitoring dan evaluasi hasil kegiatan implementasi Perda Bangunan Gedung.

Kegiatan ini dihadiri narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Pembanguan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Subdit Standarisasi dan Kelembagaan Direktorat Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan dihadiri peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari unsur pemerintah daerah dan instansi teknis Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara.(wnd_randalsulbar/ari)