Jakarta – Keberhasilan Kementerian PUPR dalam menyalurkan dana hibah air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 mendapatkan apresiasi dari Pemerintah. Oleh karena itu pada tahun 2020 ini Kementerian PUPR rencananya akan menyalurkan dana Hibah Air Minum sebesar Rp.695,3 milyar. Selanjutnya pada tahun 2021, Kementerian PUPR dipercaya untuk menyalurkan dana Hibah Air Minum Perkotaan sebesar Rp 700 Milyar dan Hibah Air Minum Perdesaan sebesar Rp.200 milyar sehingga total dana hibah yang akan disalurkan sebesar Rp.900 milyar.

Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi daerah terdampak Covid-19, pada bulan September ini Kementerian PUPR menjaring peminatan bagi Pemerintah Daerah yang tertarik untuk mendapatkan Dana Hibah SR MBR Tahun 2021. “Kami menunggu surat minat dari Kepala Daerah yang tertarik untuk mengikuti program ini sampai akhir bulan September,” kata kata Direktur Air Minum, Yudha Mediawan dalam acara Lokakarya Peminatan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan APBN 2021 Tahap II melalui Video Conference, Rabu (16/05/2020).

Apabila Program Hibah Air Minum Perkotaan secara teknis akan ditujukan untuk PDAM/Perumda/Perseroda, Hibah Air Minum Perdesaan ditujukan kepada Penyelenggaraan SPAM Perdesaan/Pamsimas. Meski berbeda pelaksana namun tujuan dari program Hibah air minum adalah sama yaitu meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan dengan prioritas penerima manfaat adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Karena memiliki tujuan yang sama, Yudha menekankan agar Penyelenggara SPAM Perdesaan/Pamsimas saling berkoordinasi dan berkolaborasi.

“Ke depan tidak boleh ada lagi Pamsimas yang dibangun di wilayah pelayanan PDAM namun di wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh PDAM sehingga terjadi peningkatan akses layanan yang lebih luas,” tegas Yudha.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti juga meminta layanan akses air minum perpipaan yang dikelola oleh Penyelenggara SPAM Perdesaan/Pamsimas juga dilengkapi dengan meter air dan kualitas airnya ditingkatkan sesuai standar kualitas air minum sesuai Permenkes Nomor. 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

“SPAM perdesaan sebaiknya juga dilengkapi dengan meter air dan memenuhi kualitas air minum sehingga kinerjanya dapat diukur sebagai pencapaian akses air minum aman,” kata Virgiyanti.

Kasubdit Wilayah III Direktorat Air Minum, Ade Syaiful Rachman menyampaikan beberapa syarat yang harus dipenuhi Pemda untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perdesaan APBN 2021 yaitu memiliki kinerja baik dalam pengelolaan program PAMSIMAS, tidak memiliki hutang sharing Program PAMSIMAS, memiliki program keberlanjutan pengembangan akses air minum berbasis masyarakat, memiliki ketersediaan sumber air untuk pengembangan layanan (idle capacity), mempunyai daftar calon penerima manfaat sesuai dengan kriteria MBR yang telah ditentukan, dan memiliki komitmen untuk mengalokasikan anggaran (APBD) untuk pembiayaan pengembangan infrastruktur air minum perdesaan. Adapun kriteria penerima manfaat yaitu MBR yang memiliki daya listrik terpasang pada rumah tangga sebesar ≤ 1.300 VA; bersedia dan memenuhi persyaratan sebagai pelanggan KPSPAMS; bersedia membayar biaya pemasangan sambungan rumah dan iuran penggunaan air sesuai kesepakatan dengan KPSPAMS; dan tidak termasuk dalam area pelayanan perpipaan PDAM yang mengacu pada RISPAM.

Hadir juga dalam acara ini , Ketua CPMU Hibah Air Minum; Kasubdit Hibah Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan; Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Perwakilan Kepala Bappeda Pemerintah Daerah dan Penyelenggara SPAM Perdesaan/Pamsimas calon peserta Program Hibah Air Minum Perdesaan APBN 2021. (am/el)