Perkotaan Indonesia terus mengalami peningkatan jumlah penduduk yang signifikan, kecepatan pertumbuhan ini tidak diikuti oleh peningkatan pembangunan infrastruktur pendukungnya sehingga menyebabkan ketimpangan pembangunan antarkawasan. Hal ini juga yang menyebabkan munculnya kawasan-kawasan yang mengalami degradasi fungsi dan cenderung menjadi kumuh dan menjadikan kawasan cenderung terabaikan. Saat ini banyak kawasan perkotaan kita memiliki kawasan yang terabaikan terutama dipusat kota. Adalah peran pemerintah yang diharapkan untuk dapat meremajakan kawasan inti perkotaan ini agar dapat kembali layak huni.

Perkotaan Indonesia terus mengalami peningkatan jumlah penduduk yang signifikan, kecepatan pertumbuhan ini tidak diikuti oleh peningkatan pembangunan infrastruktur pendukungnya sehingga menyebabkan ketimpangan pembangunan antarkawasan. Hal ini juga yang menyebabkan munculnya kawasan-kawasan yang mengalami degradasi fungsi dan cenderung menjadi kumuh dan menjadikan kawasan cenderung terabaikan. Saat ini banyak kawasan perkotaan kita memiliki kawasan yang terabaikan terutama dipusat kota. Adalah peran pemerintah yang diharapkan untuk dapat meremajakan kawasan inti perkotaan ini agar dapat kembali layak huni.

Hal tersebut yang menjadi perhatian dari Menteri ATR/BPN Bapak Sofyan Djalil agar pemerintah dapat melakukan deregulasi sejumlah kebijakan yang menghambat dalam melakukan peremajaan kawasan perkotaan dan mengembalikan menjadi perkotaan yang layak huni. Hal tersebut disampaikan dalam pembukaan Webinar dengan tema “Tatanan Regulasi Peremajaan Kota pada Underutilized Space” yang diselenggarakan oleh Independent Research and Advisory Indonesia (IRAI).

Pembicara dalam diskusi ini adalah Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas Ibu Tri Dewi Virgiyanti, Plt. Direktur Konsolidasi Tanah Ibu Ruminah dan mewakili Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), hadir sebagai pembicara pada diskusi tersebut Kasubdit. Wilayah 1 Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Ibu Airyn Saputri Harahap menyampaikan kesiapan instrumen penyelenggaraan peremajaan perkotaan yang telah disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam pemaparan disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Cipta Karya telah memiliki instrumen regulasi, perencanaan dan sistem informasi yang telah siap untuk mendukung peremajaan perkotaan. Amanat dalam Undang-Undang no. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah no. 14/2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri PUPR no. 14/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh telah sangat lengkap sebagai dasar melaksanakan peremajaan perkotaan. Sedangkan keberadaan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) akan menjadi road map dalam melaksanakan peremajaan serta keberadaan Sistem Informasi PKP akan dapat mendukung dengan adanya digitalisasi dokumen rencana yang ada serta  City Information Modelling (CIM) yang dapat membantu visualisasi kawasan yang akan diremajakan.

Kebijakan pertanahan menjadi isu yang banyak dibahas dalam diskusi tersebut, berbagai penanggap menyampaikan harapan akan adanya deregulasi kebijakan pertanahan yang akan dapat mempermudah terwujudnya transformasi perkotaan di Indonesia kedepannya. Pada akhir diskusi Menteri ATR/BPN menyampaikan terbukanya kemungkinan akan adanya Omnibus Law terkait pertanahan untuk mendukung peremajaan perkotaan. Harapan yang dititipkan dengan adanya deregulasi kebijakan pertanahan ini adalah mimpi akan perubahan wajah perkotaan Indonesia dapat terwujud kedepannya dan mejadikan kota-kota Indonesia menjadi Kota Kelas Dunia. (pkp)