Pada 30 Juli 2020 telah dilaksanakan pembahasan penyusunan dokumen LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan) pada kegiatan KSPN Danau Toba - Penataan Waterfront City Pangururan dan Penataan Kawasan Tele Kabupaten Samosir. Pembahasan dibuka oleh Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman – Ir. Didiet Arief Akhdiat, M.Si. dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, yaitu perwakilan Pemprov. Sumut : Bappeda, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pariwisata, dan Dinas Kehutanan. Sedangkan dari jajaran Pemerintah Kabupaten Samosir, dihadiri oleh Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, perwakilan Bappeda dan Litbangda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pada 30 Juli 2020 telah dilaksanakan pembahasan penyusunan dokumen LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan) pada kegiatan KSPN Danau Toba - Penataan Waterfront City Pangururan dan Penataan Kawasan Tele Kabupaten Samosir. Pembahasan dibuka oleh Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman – Ir. Didiet Arief Akhdiat, M.Si. dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, yaitu perwakilan Pemprov. Sumut : Bappeda, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pariwisata, dan Dinas Kehutanan. Sedangkan dari jajaran Pemerintah Kabupaten Samosir, dihadiri oleh Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, perwakilan Bappeda dan Litbangda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Keuangan dan Aset Daerah.

KSPN Danau Toba adalah salah satu dari 5 (lima) kawasan super prioritas pariwisata nasional yang didorong pembangunannya. Tentunya pembangunan yang dilaksanakan harus selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memiliki pilar ekonomi, sosial dan ekologi. Dalam rangka menjaga kesesuaian dengan prinsip tersebut makasetiap kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya khususnya di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman harus dikaji dampak lingkungan dan sosialnya. Salah satu instrumen pengkajian tersebut adalah melalui penyusunan dokumen LARAP yang merupakan dokumen rencana pengadaan tanah yang harus diinisiasi dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebelum pelaksanaan konstruksi. Tujuan Penyusunan LARAP antara lain mendapatkan data aset serta orang yang terkena dampak proyek (OTDP); merencanakan mitigasi dampak pengadaan tanah; merencanakan pemulihan kehidupan OTDP; serta meningkatkan partisipasi OTDP dalam proyek.

Rencana pembangunan Waterfront City Pangururan yang berada di sepanjang 1.5 km tepi Danau Toba dan memiliki luas kawasan 6.4 hektar, dan Kawasan Wisata Panorama Tele, dengan ketinggian 1077 m diatas permukaan laut adalah dua lokasi di Kabupaten Samosir dan merupakan bagian KSPN Danau Toba yang memiliki potensi sebagai Cultural, Natural Adventure, dan Geo Tourism tingkat Internasional. Dengan potensi kawasan Tele adalah 360º panorama gunung, lembah, bukit, air terjun hingga Pulau Samosir yang tampak dari kejauhan adalah aset yang harus dijaga oleh seluruh pemangku kepentingan. Membangun tanpa memberikan dampak negatif pada lingkungan alam dan pada kehidupan sosial masyarakat adalah prinsip yang dipegang teguh oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berbagai dokumen  lingkungan yang diperlukan di kawasan ini baik UKL – UPL, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, dan Ijin Lingkungan sedang dalam tahap penyusunan dan akan menjadi penjaga keberlanjutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba.