Tiga bulan lalu, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2019 Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara, dimana proses pemindahan Ibu Kota Negara ini sudah direncanakan sejak dua tahun yang lalu. Dalam mendukung keberhasilan pembangunan Ibu Kota Negara ini, presiden telah menunjuk tiga kementerian untuk mewujudkannya dengan tanggung jawab yang berbeda yaitu 1) Bappenas bertugas melakukan kajian pemindahan ibu kota, 2) Kementerian ATR diberikan wewenang terkait pengkajian ketersediaan lahan, dan 3) Kementerian PUPR diberikan tanggung jawab dalam mendesain Ibu Kota Negara. Dalam proses memenuhi tanggung jawab yang diberikan negara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan rangkaian sayembara yang dalam prosesnya disertai dengan beberapa focus group discussion untuk menjaring partisipasi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

Jakarta- Tiga bulan lalu, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2019 Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara, dimana proses pemindahan Ibu Kota Negara ini sudah direncanakan sejak dua tahun yang lalu. Dalam mendukung keberhasilan pembangunan Ibu Kota Negara ini, presiden telah menunjuk tiga kementerian untuk mewujudkannya dengan tanggung jawab yang berbeda yaitu 1) Bappenas bertugas melakukan kajian pemindahan ibu kota, 2) Kementerian ATR diberikan wewenang terkait pengkajian ketersediaan lahan, dan 3) Kementerian PUPR diberikan tanggung jawab dalam mendesain Ibu Kota Negara. Dalam proses memenuhi tanggung jawab yang diberikan negara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan rangkaian sayembara yang dalam prosesnya disertai dengan beberapa focus group discussion untuk menjaring partisipasi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.  

Menindaklanjuti FGD pertama yang telah diadakan pada jumat lalu, Panitia sayembara mengadakan FGD kedua pada Rabu (07/11) di Hotel Ambhara, Jakarta dengan tema Pertimbangan Aspek Konektivitas, serta Aspek Pertahanan dan Keamanan dalam Perencanaan dan Perancangan Kawasan Ibu Kota Negara. Dalam pembukaan FGD ini, Direktur Jenderal Cipta Karya Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilaga, M.Eng.Sc. menekanakan bahwa kita bukan hanya sekadar memindahkan Ibu Kota Pemerintahan saja, melainkan Ibu Kota Negara, sehingga dibutuhkan perencanaan dan perancangan yang matang dan komprehensif untuk memenuhi tantangan masa depan, terutama dalam bidang transportasi, pertahanan dan keamanan. Transportasi dapat berperan sebagai tantangan dan peluang untuk menentukan keberhasilan infrastruktur, begitu juga dengan pertahanan dan keamanan menjadi penentu kedaulatan suatu bangsa. 

Dalam paparan yang dilakukan beberapa narasumber yang berasal dari kementerian/lembaga terkait dan akademisi, terdapat hal-hal penting yang dapat menjadi masukan bagi penyusunan karya dalam sayembara ini. Pada sesi pertama yang memiliki tema fokus Pertimbangan Sistem Transportasi dan Konektivitas IKN, Ir Sugihardjo, M.Si menyatakan penyusunan rencana transportasi Ibu Kota Negara perlu memperhatikan potensi dan kondisi eksisting transportasi darat, laut dan udara, sebagai salah satu contoh yaitu potensi keberadaan Teluk Balikpapan. Selain itu, kondisi geologi wilayah Ibu Kota Negara juga perlu diperhatikan dalam menentukan dan membangun sarana-prasarana transportasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya pembengkakan biaya pembangunan akibat rencana yang kurang tepat.  

Prof. Ir. Harun Al Rasyid, M.Sc., Ph.D yang merupakan guru besar Teknik Sipil ITB menambahkan bahwa perlunya mitigasi dalam pembangunan sektor transportasi agar Ibu Kota Negara baru tidak menjadi kota mati di masa mendatang. Harun menekankan bahwa transportasi Ibu Kota Negara tidak sekadar berbicara mengenai connectivity ataupun mobility lagi, melainkan kepada services (jasa/layanan) kepada masyarakat luas seperti di negara-negara Eropa. Oleh karena itu, peran swasta akan mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur transportasi Ibu Kota Negara. Terkait sistem transportasi, hal penting lainnya yang dapat menjadi fokus yaitu meningkatkan kesadaraan masyarakat dalam pemilihan moda transportasi dan perbaikan behaviour masyarakat kota. Selain itu, manajemen integrasi transportasi dan aset pasca pembangunan sektor transportasi perlu dilaksanakan dengan baik dalam rangka mencapai keberlanjutan transportasi Ibu Kota Negara masa depan. Pada diskusi ini, Ir. Ikaputra, M. Eng., Ph.D., yang berperan sebagai penanggap menyatakan bahwa salah satu indikator keberhasilan sistem transportasi dapat dilihat apabila semua lapisan sosial masyarakat baik dari kalangan menengah sampai kalangan atas bersedia menggunakan transportasi publik.  

Sesi kedua diskusi ini mengambil tema fokus Pertimbangan Aspek Hankam dalam Pembangunan Kawasan IKN. Dalam sesi ini dibahas beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun desain Ibu Kota Negara seperti letak geografis Ibu Kota Negara dan bangunan di dalamnya. Mayjen TNI George E. Supit dalam diskusi ini menyatakan bahwa Ibu Kota Negara adalah ruang strategis sekaligus medan kritis yang memerlukan adanya upaya pertahanan dan kemanan negara khusus yang terintegrasi dengan desain kawasannya. Dalam diskusi ini juga, disampaikan bahwa sejumlah isu strategis seperti keamanan regional dan pertahanan geopolitik, terorisme dan radikalisme, ancaman keamanan transnasional, separatisme dan bencana alam merupakan bagian penting dalam merancang Ibu Kota Negara, strategi khusus dalam bidang pertahanan dan keamanan perlu diterapkan dalam desain Ibu Kota Baru.  

FGD kedua ini ditutup oleh Direktur Bina Penataan Bangunan, Ir. Diana Kusumastuti MT. yang memberikan highlight kepada beberapa hal yang disampaikan oleh narasumber antara lain: (1) transportasi bukan hanya sekadar mobilitas dan konektivitas, melainkan jasa/layanan, (2) Ibu Kota masa depan harus berorientasi pada transportasi publik dan ramah pejalan kaki, dan (3) pertahanan dan keamanan merupakan investasi penting suatu negara. Beliau juga menyatakan bahwa diskusi selanjutnya akan memiliki tema sosial dan ekonomi, serta akan melibatkan lebih banyak lagi pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan komprehensif dari seluruh lapisan masyarakat. (*rentekpbl)