Pentingnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah dipahami dan banyak ditindaklanjuti baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, yaitu melalui pembangunan RTH publik yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Di ranah pengaturan, Kementerian PUPR telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan dan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan. Namun hingga saat ini, belum terdapat pengaturan yang secara khusus menilai kinerja ekologis RTH secara terukur serta standar pekerjaan lanskap dari mulai proses perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, dan pemeliharaan.

Jakarta - Pentingnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah dipahami dan banyak ditindaklanjuti baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, yaitu melalui pembangunan RTH publik yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Di ranah pengaturan, Kementerian PUPR telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan dan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan. Namun hingga saat ini, belum terdapat pengaturan yang secara khusus menilai kinerja ekologis RTH secara terukur serta standar pekerjaan lanskap dari mulai proses perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, dan pemeliharaan.  

Guna merespon hal tersebut, Direktorat Bina Penataan Bangunan menyelenggarakan Focuss Group Discussion (FGD) Penyusunan Formula Standar Harga Satuan Tertinggi Pekerjaan Lanskap bertempat di Hotel Veranda Jakarta (16/09). Kegiatan ini merupakan rangkaian dalam penyusunan Kajian Penyusunan Formula Standar Harga Satuan Tertinggi Pekerjaan Lanskap.

FGD dibuka oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Kementerian PUPR, Ir. Dian Irawati, MT, dan diikuti oleh perwakilan dari Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, LIPI, PPKT Kebun Raya Bogor, IPB, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Tangerang, serta asosiasi terkait bidang industri lanskap.

Pengantar materi disampaikan oleh Ir. Bintang Nugroho IALI dari GBCI, menekankan pada pentingnya keberadaan formula harga standar lanskap ini sebagai acuan resmi penyelenggaraan RTH di Indonesia. Dalam kegiatan ini juga diisi dengan talkshow oleh Ir. Antonius Budiono, MCM (Widyaiswara) Ir. Anggia Murni, IALI (ILINET), dan Ir. Budi Faisal MAUD, MLA, Ph.D (ITB). Kesimpulan dari talkshow yaitu perlunya penyusunan formula harga satuan tertinggi lanskap ini sebagai dasar pelaksanaan pembangunan RTH, dengan tetap mempertimbangkan fungsi ekologi dan estetika, serta memberikan perhatian pada kekayaan flora setempat.  Penyusunan formula harga satuan tertinggi lanskap akan mengacu pada tahap penyusunan harga satuan tertinggi bangunan gedung Negara (HSBGN) yang telah diatur dalam Permen PUPR No. 22/PRT/M/2018. Dengan adanya formula tersebut diharapkan agar perencanaan dan pembangunan RTH  dapat diselenggarakan secara tertib, efisien dan efektif.

FGD dilaksanakan dengan diskusi kelompok, dimana peserta dibagi menjadi 3 kelompok yang membahas penentuan klasifikasi RTH, standar minimal spesifikasi dan harga satuan vegetasi, model teknis RTH publik, dan penetapan standar harga pembangunan RTH per m². Hasil FGD akan dituangkan ke dalam Berita Acara sebagai masukan teknis Penyusunan Formula Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan RTH. (*lukiyem/pblk)