Pendalaman Materi dan Pelatihan SIMBG Regional Sumatera

Dalam rangka mendorong implementasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 Tahun 2018 sekaligus mendorong pemerintah daerah Kabupaten/kota untuk melakukan proses penyelenggaraan IMB dan SLF secara online, Direktorat Bina Penataan Bangunan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Materi dan Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di Kota Medan, Sumatera Utara pada hari Rabu dan Kamis, 26 – 27 Juni 2019.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dinas teknis yang membidangi penyelenggaraan bangunan gedung dan dinas perizinan dari 76 Kabupaten/Kota. Pemilihan peserta yang diprioritaskan  adalah Kabupaten/kota di Regional Sumatera yang sudah memiliki peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta tingkat permohonan IMB dan SLF yang cukup tinggi dari masyarakat dan dunia usaha. Selain itu kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) di Regional Pulau Sumatera.

Rangkaian kegiatan ini dibuka oleh Direktur Bina Penataan Bangunan, Diana Kusumastuti dan  dilanjutkan dengan sambutan selamat datang dari Alfi Syahreza, Plt. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara.

Direktur Bina Penataan Bangunan, Diana dalam sambutannya menyampaikan pentingnya dan manfaat penggunaan SIMBG untuk pemerintah daerah Kabupaten/kota yaitu terwujudnya standardisasi layanan, mendekatkan layanan kepada masyarakat, memangkas birokrasi, memberikan kepastian waktu layanan, dan adanya sistem pengendalian layanan, yang pada akhirnya terwujud keandalan bangunan gedung, disampaikan juga bahwa BPPW memiliki peran penting terkait fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya  melalui Permen PUPR No. 5/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memahami ketentuan terkait penyelenggaraan bangunan gedung. Sehingga, harapannya Balai Prasarana Permukiman Wilayah dapat melakukan pembinaan ke kabupaten/kota terkait penyelenggaraan Bangunan Gedung, khususnya terkait proses penerbitan IMB dan SLF melalui SIMBG.

Lebih Lanjut, Kasubdit Standardisasi dan Kelembagaan Direktorat Bina Penataan Bangunan, Wahyu Kusumosusanto, menyampaikan bahwa landasan hukum dan pembagian peran dinas di kabupaten/kota dalam penyelenggaran bangunan gedung khususnya IMB dan SLF melalui SIMBG. Materi tersebut kemudian dilanjutkan dengan simulasi proses penerbitan IMB dan SLF melalui SIMBG.


 

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, segala perizinan untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Untuk mengefektifkan izin usaha yang telah diajukan oleh pemohon dimana kegiatan berusahanya memerlukan prasarana, pemohon perlu memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) untuk memulai proses konstruksi dan perlu memiliki sertifikat laik fungsi (SLF) untuk mulai memanfaatkan bangunan gedung. Sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2018, pemenuhan komitmen penerbitan IMB dan SLF ini dilakukan secara elektronik.

Merespon hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagai landasan penyelenggaraan perizinan penyelenggaraan bangunan gedung secara online oleh pemerintah Kabupaten/kota melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

SIMBG adalah aplikasi yang dikembangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan bangunan gedung khususnya izin mendirikan bangunan (IMB), sertifikat laik fungsi (SLF), surat bukti kepemilikan bangunan gedung (SBKBG), rencana teknis pembongaran (RTB), dan pendataan oleh Direktorat Bina Penataan Bangunan. Tujuan dikembangkannya aplikasi ini adalah untuk membantu dinas teknis penyelenggara bangunan gedung dan dinas perizinan untuk melakukan pelayanan serta pendataan terkait penyelenggaraan bangunan gedung. Melalui pemanfaatan SIMBG diharapkan pelayanan yang dilakukan pemerintah Kabupaten/kota menjadi lebih efektif, koordinasi antar perangkat daerah terkait menjadi lebih jelas, dan terstandar sesuai aturan yang berlaku.

Untuk menindaklanjuti PP NO. 24 Tahun 2018, Kementerian PUPR menetapkan Permen PUPR 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagai landasan hukum implementasi SIMBG. Selain itu, Kementerian PUPR juga telah menyusun pedoman operasional SIMBG dalam penyelenggaraan bangunan gedung usaha maupun non usaha yang ditetapkan melalui Surat Edaran Dirjen Cipta Karya No. 10/SE/DC/2019 tentang Perubahan Atas SE DJCK No. 17/SE/DC/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung.

Harapan dengan penyelenggaraan acara ini, pemerintah daerah kabupaten/kota mengetahui dan mampu melaukan pelayanan penerbitan IMB dan SLF sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mampu memanfaatkan SIMBG secara maksimal dalam proses tersebut. (*stanbag)