Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data yang bertujuan memberikan acuan pelaksanaan bagi instansi pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data demi mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, serta mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu upaya untuk mendorong keterbukaan dan transparansansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada satu data.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPPW Lampung Maria Donie Isa dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Kebijakan Satu Data Bidang Cipta Karya Provinsi Lampung TA 2019, Jumat (13/09/2019).

“Ditjen Cipta Karya sebagai produsen data mengembangkan sistem informasi satu data sejak tahun 2017 melalui portal data Warehouse Cipta Karya yang mewadahi semua informasi untuk memenuhi kebutuhan data dalam pengambilan keputusan, yang terintegrasi dari berbagai sistem informasi yang dilanjutkan dengan pembangunan sistem Big Data di tahun 2019 untuk meningkatkan kesempurnaan manajemen data,” ungkap Donie.

Donie menegaskan, bahwa pengumpulan dan identifikasi data infrastruktur permukiman meliputi kegiatan/sektor air minum, sanitasi, kawasan permukiman dan kawasan perdesaan, penataan bangunan dan lingkungan serta perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan/evaluasi, dan pengelolaan data dan sistem informasi yang pelaksanaannya melibatkan multi stakeholder, multi tahun, multi lokasi, dan multi sumber pendanaan, dapat berupa rencana, capaian pembangunan ataupun usulan rencana.

Sementara itu, Kasubbag Tata Usaha BPPW Lampung Yoyok Setio Utomo menambahkan, agar dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas perencanaan, pemantauan serta pengendalian pembangunan infrastruktur permukiman tentu membutuhkan ketersediaan data yang lengkap, sistematis, dan valid. Untuk itu, diperlukan sistem pengelolaan data yang terintegrasi dan terpadu dari seluruh sektor Cipta Karya. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka kegiatan rapat koordinasi kebijakan satu data sangat mendesak untuk dilaksanakan.

“Melalui kegiatan ini, data yang sudah dikonsolidasikan di tingkat pusat, provinsi, atau pun di tingkat kabupaten/kota ataupun yang masih perlu disediakan (dilengkapi/dimutakhirkan), maka BPPW Lampung memberikan wadah melalui kegiatan ini untuk melaksanakan kegiatan rapat koordinasi kebijakan satu data bidang Cipta Karya TA 2019 dengan melibatkan seluruh stakeholder bidang Cipta Karya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” tutup Yoyok. (Methariska – BPPW Lampung/ari)