Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam menjalankan fungsi Keterpaduan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Bengkulu menyelenggarakan acara Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) dan Rekonsiliasi Provinsi Pengelolaan Rumah Negara Golongan III di Bengkulu, Senin (09/09/2019).

Perbedaan topografis dan infrastruktur pembangunan yang berbeda kondisi di setiap daerah di Indonesia, sesuai dengan klasifikasi dan lokasi di setiap daerah berbeda menimbulkan perbedaan harga material untuk setiap daerah dan daerah lainnya. Kondisi ini mengakibatkan komponen perhitungan harga satuan bangunan di tiap daerah juga berbeda. 

Kepala BPPW Bengkulu Daniel Kuddi Sangle dalam membuka acara Keterpaduan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung menyampaikan, bahwa perlu adanya standardisasi harga dimana akan dilaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung negara, yang digunakan dalam menentukan kebutuhan biaya pembangunan gedung negara dalam penyusunan anggaran pembangunan gedung negara. Sebagaimana diketahui masih banyak ditemukan kendala dalam penyusunan HSBGN kabupaten/kota. 

“Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman dari para petugas penginput data di masing-masing kabupaten/kota, beragamnya bahan material pada masing-masing daerah yang membutuhkan keseragaman dalam pembuatan HSBGN, kurangnya pemahaman akan pentingnya HSBGN di daerah, sehingga masih ada tumpang tindih dengan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK),” ungkap Daniel. 

Sementara, Kepala Seksi Bangunan Gedung Negara Direktorat Bina Penataan Bangunan Wahyu Imam Santoso menyampaikan, bahwa maksud dan tujuan diadakan kegiatan ini yaitu agar diperolehnya standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara sebagai pengendali penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara dengan tujuan terwujudnya bangunan gedung negara yang sesuai dengan fungsi, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, serta diselenggarakan secara tertib, efisien dan efektif. 

“Dengan adanya pedoman sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para penyelenggara dalam menyusun harga satuan tertinggi pembangunan gedung negara per meter persegi lantai bangunan gedung dengan tujuan agar pelaksanaan penyusunan harga satuan tertinggi pembangunan gedung negara per meter persegi lantai bangunan gedung negara dapat berjalan tertib, efektif, dan efisien,” terang Wahyu. 

Bangunan gedung negara merupakan bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara/daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan atau APBD, atau perolehan yang lainnya yang sah. (Dedi.Memo/Bengkulu/ari)