Dalam rangka memperkuat dan menyukseskan pelaksanaan program Keciptakaryaan di Provinsi Sumatera Barat, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Barat melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Jumat (06/09/2019) di Padang.

Kepala BPPW Sumatera Barat Syafriyanti di hadapan Wakil Gubernur Sumatera Barat menyampaikan program yang akan dilaksanakan terutama menyangkut peningkatan dan pencegahan permukiman kumuh di Provinsi Sumatera Barat melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Skala Kawasan.

“Kawasan kumuh di Provinsi Sumatera Barat terdapat di 19 kabupaten/kota sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan. Luas kawasan kumuh yang cukup besar tersebut sangat berat untuk ditangani hanya dengan satu sumber pembiayaan (APBN), perlu tindakan turun tangan dari semua pihak seperti Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, swasta dan masyarakat untuk berkolaborasi menuntaskan kumuh di daerah.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyambut baik semua program Keciptakaryaan, terutama program KOTAKU di Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat senantiasa memfasilitasi semua program Keciptakaryaan di daerah dan akan mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengambil peran mereka masing-masing sehingga akan tumbuh suatu kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk Corporate Social Respon (CSR) merupakan suatu kewajiban setiap perusahaan BUMN atau swasta. Saat ini sudah beberapa yang tergabung dalam forum CSR dari 16 perusahaan diantaranya tergolong perusahaan besar.

Lebih lanjut, Nasrul Abit akan mendorong dana CSR ini di daerah untuk dimanfaatkan kepada pembangunan infrastruktur terkait penanganan kumuh sesuai dengan perencanaan atau road map yang telah disusun. (rjp/bppwsumbar/ari)