Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali melakukan Penandatanganan Naskah dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara (BMN) Kepada Pemerintah Daerah/Penerima Hibah di Pendopo Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (10/09/2019). BMN yang dihibahkan kepada Pemerintah Daerah/Penerima Hibah mempunyai nilai total perolehan sebesar Rp1 triliun.

Penerima Hibah Aset Ditjen Cipta Karya ini, yaitu 67 Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara yang terdiri dari 3 Pemerintah Provinsi, 15 Pemerintah Kota, dan 49 Pemerintah Kabupaten. Acara dibuka oleh Dirjen Cipta Karya yang diwakili oleh Sesditjen Cipta Karya T. Iskandar.

Dalam sambutannya, Iskandar mengungkapkan, infrastruktur yang dibangun Ditjen Cipta Karya pada dasarnya tidak dioperasikan sendiri, namun hampir semua aset terbangun merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat/publik yang akan dikelola dan dioperasikan oleh Pemerintah Daerah masing-masing. Untuk itu, diperlukan proses pemindahtanganan BMN kepada Pemerintah Daerah melalui proses hibah. Mekanisme hibah dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan sebagai pengelola barang.

“Pemindahtanganan dengan pelaksanaan serah terima hibah BMN menjadi perhatian Ditjen Cipta Karya. Hal ini berkontribusi meningkatkan kualitas laporan keuangan yang banyak terhambat oleh penggunaan aset BMN oleh daerah yang tidak tertib secara administrasi. Selain itu, pemindahtanganan BMN memang perlu disegerakan guna efektivitas dan optimalisasi pemanfaatan serta pengoperasiannya di Pemerintah Daerah,” tutur Iskandar.

BMN yang diserahterimakan mencakup bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan sebesar Rp 90 miliar, Pengembangan Kawasan Permukiman sebesar Rp 37 miliar, Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman sebesar Rp 502 miliar, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar Rp 415 miliar. BMN yang akan dihibahkan berupa flat/rumah susun permanen, jalan desa, taman, bangunan gedung kantor permanen, jembatan pada jalan desa, instalasi air permukaan kapasitas kecil dan sedang, jaringan air minum, bangunan pelengkap air bersih/air baku, alat berat, saluran drainase, dan instalasi pengelolaan sampah. (kompuck)