Demi mencapai acuan yang diperlukan dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung sekaligus mencapai tertib penyelenggaraan bangunan gedung negara, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (BPPW Sultra) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan Legislasi Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN), Kamis (5-7/09/2019).

Acara dibuka oleh Kepala BPPW Sultra yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Alkimran Budullah. Dalam sambutannya Alkimran menyatakan bahwa penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan di bina demi berbagai tujuan sebab memiliki nilai strategis.

“Penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan di bina demi kehidupan dan penghidupan masyarakat, sekaligus mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri dan selaras dengan lingkungannya mengingat bahwa bangunan gedung negara merupakan aset milik negara yang mempunyai nilai strategis,” papar Alkimran.

Sementara, Kepala Seksi Pelaksanaan BPPW Sultra Heber menyatakan bahwa sasaran dari kegiatan ini agar terciptanya tenaga teknis yang andal dan professional serta memiliki kompetensi keahlian di bidang bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan ini diikuti oleh 34 orang peserta dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, serta 90 orang peserta dari Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Bappeda, Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Setda, dan BPS yang berasal dari 17 kabupaten/kota Sulawesi Tenggara.(Tim BPPW Sultra/ari)