Dasar dibentuknya Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) di 34 provinsi adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimana dalam undang-undang ini disebutkan bahwa seluruh tata kelola keuangan di daerah harus dilakukan oleh unit struktural. Filosofi pembentukan balai antara lain sebagai perwakilan Pemerintah Pusat untuk mendukung fungsi koordinasi dengan Pemerintah Daerah, melaksanakan sinkronisasi program prasarana permukiman, melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan konsultasi teknis kepada Pemerintah Daerah, menyiapkan perencanaan dan usulan anggaran, serta meningkatkan efisiensi anggaran.

Hal ini disampaikan oleh Sesditjen Cipta Karya, T. Iskandar dalam kunjungan kerjanya ke BPPW DIY pada Rabu (14/08/2019) di Yogyakarta.

Lebih lanjut, Iskandar menjelaskan beberapa hal terkait tugas dan fungsi BPPW, yaitu melaksanakan perencanaan dan penyiapan teknis, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana permukiman, pengelolaan informasi pelaksanaan pembangunan permukiman, penanggulangan pasca bencana dan fasilitasi serah terima aset.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Kepegawaian dan Ortala Setditjen Cipta Karya Eko Winarno memaparkan terkait penataan pegawai non PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, bahwa paling lama 5 tahun yaitu pada tahun 2023 dari ditetapkannya PP tersebut sudah tidak ada lagi status Non PNS pada instansi Pemerintah.

Untuk itu, Eko meminta BPPW dapat melakukan perhitungan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan memberikan arahan kepada pegawainya untuk mengikuti seleksi CPNS dan PPPK.

Sementara itu, Kepala BPPW DIY Tri Rahayu menyampaikan beberapa hal terkait dengan kelembagaan, seperti struktur organisasi dan sumber daya manusia BPPW DIY serta capaian progres pelaksanaan kegiatan TA 2019, baik fisik maupun keuangan. “Untuk percepatan proses lelang sudah dilakukan dengan koordinasi intensif dengan Balai P2JK dan percepatan proses evaluasi oleh Pokja lelang,” tambah Tri.

Acara kunjungan kerja berlangsung satu hari dan dihadiri oleh seluruh pejabat inti dan staf BPPW DIY. (didik-bppw diy)