Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara (BPPW Sulut) mengadakan pertemuan dengan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka mengimplementasikan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, di Manado, Selasa (06/08/2019).

Pertemuan ini dipimpin oleh Wakil Ketua TP4D Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulut Jurist Preciselly. Dalam sambutannya, Jurist menuturkan terbentuknya TP4D dilatarbelakangi banyak Kepala Daerah yang khawatir akan dikriminalisasi, pekerjaan belum optimal, hingga serapan anggaran yang rendah. Kemudian Presiden RI selanjutnya menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan sebagai implementasinya Jaksa Agung RI menerbitkan PERJA Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi TP4 Kejaksaan RI. 

“Untuk menjaga, mengawal, dan memastikan setiap tahapan pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka diperlukan komunikasi yang baik agar kendala dapat diatasi,” kata Jurist. 

Lanjut Jurist, kami sangat mengapresiasi tindakan BPPW Sulut yang tetap melibatkan TP4D dalam pelaksanaan kegiatannya dan berharap pekerjaan yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Provinsi Sulut. 

Sementara itu, Kepala Satker Pelaksanaan BPPW Sulut Alfrits Makalew mengungkapkan, bahwa tujuan koordinasi tersebut adalah sebagai langkah awal dari bentuk kerja sama dengan tim TP4D dalam  penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. 

“Kerja sama bersama tim TP4D ini merupakan bentuk ketaatan hukum dari Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Sulut agar setiap kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2019 ini, baik itu paket regular maupun paket yang berbasis masyarakat mendapat legalitas hukum dan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia,” tutup Alfrits. (MLQ / BPPW Sulut/ari)