RPJMN 2015-2019 telah menargetkan upaya menuju Gerakan 100-0-100, yaitu target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Capaian penanganan kawasan kumuh akan digunakan sebagai dasar atau instrumen evaluasi bagi intervensi ke depan. Sedangkan, dalam rancangan teknokratis RPJMN 2020-2024 dilakukan pergeseran dari target dan indikator dari backlog menjadi target SDG's, yaitu akses terhadap rumah yang layak, aman dan terjangkau, sehingga ada beberapa hal yang harus diselaraskan dan diharmonisasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program tanpa kumuh.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana Bappeda DIY Arif Prasena yang mewakili Kepala Bappeda DIY dalam acara Pembukaan Workshop Provinsi Kota Tanpa Kumuh pada Selasa (13/08/2019), di Yogyakarta.

“Untuk percepatan pencapaian target 0% ha kumuh, perlu adanya keterlibatan para pihak secara aktif dalam penanganan kawasan kumuh, baik keterlibatan dalam tahap persiapan, pelaksanaan, maupun keberlanjutan program,” lanjut Arif.

Arif juga berharap dalam workshop ini dapat dilakukan review program KOTAKU, bagaimana para pelaku dapat meningkatkan kapasitasnya baik secara pemahaman substansi, kemampuan keterampilan serta komitmen yang kuat dalam penanganan kumuh.

Sementara itu, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah DIY Tri Rahayu menjelaskan bahwa program KOTAKU adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia. “Arah kebijakan pembangunan Ditjen Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Program KOTAKU akan menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat,” ujar Tri.

Capaian pengurangan kawasan kumuh di DIY sampai dengan tahun 2018 berdasarkan SK tahun 2016 adalah 541,29 ha dari target sebesar 964,73 ha, sehingga masih menyisakan 424,04 ha luasan kawasan kumuh yang harus ditangani. Untuk tahun 2020, telah dilakukan identifikasi lokasi luasan kumuh diatas 15 ha berdasarkan SK tahun 2016 yang meliputi 5 kabupaten/kota yang ada di DIY.

Dalam kesempatan workshop ini juga dilakukan launching Surat Kabar "KOTAKU Istimewa" yang diterbitkan oleh KMW KOTAKU OSP 2. Hadir dalam kegiatan workshop tersebut, perwakilan Bappeda Provinsi, Dinas PUESDM DIY, Bappeda dan Dinas PUKP Kabupaten/Kota se-DIY, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa, serta para pendamping program KOTAKU DIY. (didik-bppwdiy/ari)