Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung menggelar Percepatan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) di lingkungan Kementerian PUPR wilayah Lampung untuk program KOTAKU dan PISEW di Kelurahan Kerapan, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Jumat (09/08/2019).

Kepala BPPW Lampung Maria Doeni Isa mengatakan kegiatan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, maka para tenaga kerja yang dipekerjakan dalam kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta harus memiliki sertifikat tenaga kerja konstruksi yang akan diuji oleh asesor dari lembaga terkait bidang jasa konstruksi.

Kegiatan ini selain untuk meregistrasi dan menyertifikasi seluruh TKK Terampil, juga dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen para pengguna dan penyedia jasa dalam menggunakan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat dan menerapkan Keselamatan Kerja Konstruksi (K3) secara optimal. “Tenaga kerja bersertifikat akan memberikan jaminan kualitas dan ketepatan pada pengerjaan proyek infrastruktur. Jadi tidak hanya cepat, tapi juga aman,” ungkap Doeni.

Senada dengan hal tersebut, PPK Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Fajar Imanuel Simanjorang menjelaskan, bahwa Kementerian PUPR memiliki program percepatan sertifikasi dengan mengembangkan beberapa metode. Untuk tenaga kerja tingkat ahli menggunakan metode distance learning atau belajar jarak jauh berbasis teknologi informasi. Sedangkan untuk tenaga terampil dapat menggunakan metode pengamatan langsung di lapangan (on site project), pelatihan mandiri dan menggunakan fasilitas mobile trainning unit (MTU). Sertifikasi merupakan kewajiban amanat uUndang-undang, oleh karenanya Kementerian PUPR saat ini bekerja keras untuk dapat mencetak banyak tenaga kerja bersertifikat dan terampil.

Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 67 orang tenaga kerja. “Diharapkan nantinya, para tenaga kerja konstruksi yang telah disertifikasi ini dapat menjadi tenaga kerja yang kompeten dan profesional yang menjadi bagian dari rantai pasok pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan. Hasil dari setiap produk konstruksi yang dikerjakan nantinya, selain benar-benar memenuhi standar dan kriteria yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, juga dapat difungsikan sesuai perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta yang utama adalah memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat,” tutup Fajar. (Methariska – BPPW Lampung/ari)