Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau melakukan Pelatihan Fasilitator Masyarakat Kabupaten Lama Program Pamsimas III TA 2019 Regional 1 Kota Batam, Selasa (16/07/2019). Acara dibuka oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau Albert Reinaldo.

Albert menyampaikan akses air minum aman menjadi salah satu target dalam pencapaian Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2030. Saat ini, capaian penyediaan air minum aman di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 baru sebesar 75,60 % dengan target di tahun 2019 sebesar 76,49%, sedangkan capaian air minum aman tahun 2018 dan target di tahun 2019 untuk masing-masing kabupaten/kota antara lain Batam (83%), Bintan (85%), Karimun (56,60%), Tanjungpinang (55,19%), Natuna (88,52%), Anambas (58,17%), dan Lingga (59%).

“Dari data tersebut, terlihat bahwa terdapat gap yang cukup tinggi untuk mencapai target akses aman air minum 100% sesuai dengan Visium kementerian PUPR. Oleh karena itu, diperlukan adanya loncatan dalam usaha pencapaian target tersebut. Salah satu upaya untuk mendukung pencapaian target akses air aman tersebut adalah melalui Program Pamsimas,” kata Albert.

Untuk mempersiapkan dan mencapai target Visium Kementerian PUPR 2030 pada umumnya dan target 2019 pada khususnya, berbagai hal baik untuk mencapai target maupun keberlanjutan program dapat dilakukan dengan kerja keras secara maksimal pada tahun 2019 ini. Pendampingan masyarakat beserta kelembagaan masyarakat seperti Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) yang dilakukan oleh tim fasilitator menjadi sangat penting pada tahun 2019 ini. Oleh sebab itu, pembekalan bagi Fasilitator Masyarakat tahun 2019 ini menjadi penting, terutama Fasilitator Masyarakat untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pendampingan kepada masyarakat selama ini.

“Untuk menjaga keberlanjutan akses air minum dan sanitasi di masyarakat sasaran Pamsimas, pendampingan fasilitator kepada KPSPAMS menjadi sangat penting agar KPSPAMS berkinerja baik sehingga jumlah desa merah dan kuning semakin berkurang. Untuk mengatasi sarana yang tidak berfungsi (merah) dan berfungsi sebagian (kuning), Fasilitator Masyarakat dapat melakukan pendampingan KPSPAMS untuk melakukan kolaborasi di samping dengan program HKP, HAMP, DAK, HID, CSR, dan Credit MicroAir Minum. Hal yang paling penting adalah bagaimana agar PJMProAksi dapat diintegrasikan ke dalam RPJMDes dan penganggaran desa sehingga program air minum dan sanitasi serta PHBS dapat terdanai oleh dana APBDes,” kata Albert.

Selain itu terdapat tantangan terhadap komitmen fasilitator dalam pendampingan masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus, manula, perempuan dan masyarakat adat, sehingga dipastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan akses air minum dan sanitasi, ini terutama menjadi tantangan untuk FM WSS untuk dapat membuat design universal, di mana sarana air minum dan sanitasi dapat diakses oleh semua termasuk penyandang disabilitas. (BPPW Kepri/ari)