Terdapat beberapa kegiatan pemberdayaan yang sekiranya perlu mendapatkan pengawasan. Hal tersebut dituturkan oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Bali Nyoman Sutresna dalam kunjungan audiensi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali, Senin (01/07/2019).

Menurut Sutresna, terdapat beberapa kegiatan Keciptakaryaan yang dalam pembangunannya melibatkan masyarakat langsung atau kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat seperti PISEW, Sandes, serta Pamsimas sehingga dalam pelaksaannya perlu adanya pengawasan dari tim BPKP.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Ari Dwikora Tono menyambut dengan hangat kunjungan dari BPPW Bali tersebut.

“Terima kasih atas kunjungan dari BPPW Bali ke kantor kami. Kami dengan senang hati akan membatu dalam pengawasan pekerjaan yang bapak dan ibu laksanakan sesuai dengan Tupoksi kerja kami,” ungkap Ari.

Ari juga menjelaskan, bahwa saat ini BPKP sudah tidak melakukan audit kepada instansi lagi, audit hanya akan dilaksanakan apabila adanya permintaan dari pihak instansi.

“BPKP saat ini sudah tidak melakukan audit lagi, saat ini kami lebih fokus dalam memberikan pendampingan, bimbingan teknis, dorongan tatakelola, serta dorongan penerapan manajemen risiko agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat tidak terjadi” lanjut Ari.

Ari melanjutkan bahwa APH (Aparat Penegak Hukum) bukan hanya dari BPKP, namun juga dari pihak BPK dan kepolisian, serta administrasi merupakan kunci utama dari tahap kegiatan.

Kegiatan yang bertujuan untuk perkenalan sekaligus menjalin silahturahmi antara BPPW Bali dengan BPKP serta berkoordinasi terkait kegiatan Cipta Karya yang sudah (9 paket) dan belum (6 paket) mendapat pendampingan pengawasan ini dihadiri oleh Kasubbag Tata Usaha, Kasi Perencanaan, Kasi Pelaksanaan, beserta Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan BPPW Bali. (occa-BPPW Bali/ari)