Pada tahun 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan tugas tambahan untuk melakukan rehabilitasi dan renovasi sekolah, madrasah, Perguruan Tinggi, pasar dan membangun sarana prasarana olahraga. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kementerian PUPR membentuk Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar (PSPPOP) di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Riau, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Riau turut serta dalam pembangunan sarana dan prasarana pendukung seperti ruang belajar, ruang praktikum dan ruang fungsional lainnya. Karena hal tersebut, BPPW Riau melakukan Pembahasan Akhir Dokumen Perencanaan Renovasi Pembangunan Gedung Politeknik Negeri Bengkalis, Jumat (21/06/2019). Tujuan acara ini adalah untuk menghasilkan kesepakatan bersama mengenai proses perencanaan bangunan yang bisa menghasilkan desain yang benar dan memenuhi standar.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Kepala BPPW Riau, Kasatker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Riau, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PSPPOP, Direktur Politeknik Bengkalis, Direktur serta Tenaga Ahli Konsultan Perencanaan dan staf Perencanaan BPPW Riau. Rapat dilaksanakan di ruang Audio Visual Gedung PIP2B Provinsi Riau.

Dalam sambutannya  Kepala BPPW Provinsi Riau Ichwanul Ihsan berharap dalam renovasi pembangunan gedung Politeknik Bengkalis ini hendaknya bisa menjadi percontohan sebagai bangunan gedung hijau. “Mulai dari tahun 2018, semua bangunan yang ditangani oleh Kementerian PUPR harus mengacu kepada bangunan gedung hijau. Walaupun konsep bangunan gedung hijau ini masih tergolong baru, saya berharap kepada konsultan perencanaan harus bisa mengimplementasikan konsep ini ke dalam dokumen perencanaannya,” tutur Ichwanul.

Ditambahkan Ichwanul, pada prinsipnya renovasi pembangunan gedung Politeknik Bengkalis ini targetnya harus tetap dilaksanakan dan target lelang pekerjaan ini paling lambat akhir bulan Juni. “Dokumen ini akan kami bawa dan kami rapatkan kembali di pusat dan jika dokumen perencanaan ini disetujui oleh pusat, maka paling lambat hari Selasa atau Rabu sudah bisa kita lelangkan,” tegasnya. (Harfa/BPPWRiau/ari)