Kabupaten Bekasi sebagai salah satu kabupaten terdekat dari Provinsi DKI Jakarta mempunyai permasalahan persampahan yang cukup pelik. Dengan 3,5 juta penduduknya, setiap hari Kabupaten Bekasi memproduksi sekitar 1.500 ton sampah, tetapi baru sekitar 700-800 ton saja yang diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah yang terletak di Kelurahan Burangkeng. Dari hasil Masterplan Persampahan Kabupaten Bekasi yang disusun oleh Kementerian PUPR tahun 2015, dinyatakan TPA Burangkeng sudah overload, sehingga muncul rekomendasi perluasan TPA Burangkeng. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Bekasi mengalami kesulitan pembebasan lahan karena terganjal RTRW yang secara eksplisit menyatakan luasan TPA Burangkeng 11,6 ha, dan saat ini TPA Burangkeng telah mencapai luas maksimal tersebut. Kondisi tersebut diperburuk dengan adanya protes dan penutupan TPA Burangkeng oleh warga sekitar TPA yang menyebabkan sampah tidak dapat diangkut ke TPA Burangkeng selama kurang lebih seminggu.

Melihat kondisi yang memprihatinkan tersebut, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) mengadakan Rapat Koordinasi terkait penanganan sampah di Kabupaten Bekasi, khususnya penanganan sampah di TPA Burangkeng, Kamis (13/06/2019). 

Rapat dipimpin oleh Direktur PPLP Dodi Krispratmadi serta dihadiri oleh Kasubdit Sampah Spesifik dan Daur Ulang Kementerian LHK, Kabid Kebersihan dan Pengendalian Persampahan Dinas LH Kabupaten Bekasi, Kabid Prasarana Wilayah Bappeda Kabupaten Bekasi, serta Kasubdit Pengelolaan Sampah dan Drainase Lingkungan Direktorat PPLP. 

Rapat tersebut bertujuan untuk memetakan masalah persampahan yang ada di Kabupaten Bekasi serta langkah penyelesaian, baik skala darurat, pendek, maupun menengah yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, termasuk kemungkinan fasilitasi yang bisa diberikan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian LHK. 

“Sudah ada usaha dari Kabupaten Bekasi untuk mengakomodir beberapa rekomendasi dari Masterplan yang disusun oleh Kementerian PUPR, seperti pengadaan jembatan timbang, penataan kembali sel TPA, pengolahan kompos, dan lain-lain, tetapi kami kesulitan untuk pembebasan lahan karena terganjal RTRW,” jelas Kabid Dinas LH Kabupaten Bekasi Dodi Agus Suprianto. 

Sementara, Direktur PPLP Dodi Krispratmadi, menjelaskan apabila Pemerintah Kabupaten Bekasi mengalami kesulitan dalam hal pengadaan tanah untuk TPA, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat lebih memberikan perhatian ke pengurangan dan penanganan sampah dekat dengan sumbernya sehingga mengurangi beban TPA Burangkeng sehingga dapat memperpanjang umur teknis TPA. 

Selain itu Kasubdit Sampah Spesifik dan Daur Ulang Kementerian LHK Ari Sugasri mengungkapkan Kementerian LHK telah merencanakan untuk membangun Pusat Daur Ulang (PDU) dan fasilitasi Biodigester di tahun 2019 ini untuk membantu penanganan sampah Kabupaten Bekasi, khususnya terkait dengan DAS Citarum. Lokasi PDU tersebut masih dalam konfirmasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi. 

Dalam rencana jangka mendesaknya, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah merencanakan untuk mengadakan alat berat sebanyak 9 unit (6 excavator dan 3 buldozer) untuk dapat menata TPA Burangkeng dan meminta fasilitasi dari Direktorat PPLP berupa tambahan 2 alat berat. Sedangkan untuk jangka pendeknya, Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana untuk kembali menambah alat berat, serta melakukan perubahan terhadap RTRW sehingga dapat mengakomodir perluasan TPA Burangkeng. Selain itu, direncanakan juga review terhadap Masterplan serta revitalisasi dan penataan kembali TPA Burangkeng. (plp/ari)