Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya berkomitmen mendukung kebijakan penanganan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dengan penetapan target RPJMN Bidang Cipta Karya 2015-2019 menuju 100-0-100, yaitu target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.

Dalam rangka pelaksanaan percepatan kegiatan program KOTAKU di Provinsi Riau, Satker Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Riau melakukan Rapat Pembahasan Kegiatan Perencanaan Program KOTAKU Tahun 2019 di ruang audio visual gedung PIP2B Provinsi Riau, Senin (10/06/2019). Rapat dipimpin oleh Kepala BPPW Riau yang diwakili oleh Kepala Seksi Perencanaan Satker BPPW Riau Ikrar Setiaty, serta dihadiri oleh Kepala Seksi Pelaksanaan, staf perencanaan BPPW Riau, Team Leader KMW (Konsultan Manajemen Wilayah) KOTAKU Provinsi Riau. 

Program KOTAKU merupakan salah satu upaya Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam percepatan penanganan permukiman kumuh. Sebagai implementasi percepatan penanganan kumuh, KOTAKU akan melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru dengan kegiatan pada desa/kelurahan, kawasan dan kabupaten/kota.

Team Leader KMW Provinsi Riau Erik Siagian menyampaikan untuk tahun ini program KOTAKU di Provinsi Riau terdapat di tiga kabupaten/kota yaitu Kota Pekanbaru, Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis. “Untuk tahun 2019 ini kita fokus di 100% sanitasi dan 100% air minum, karena pada tahun sebelumnya kita fokus di 0% kawasan permukiman. Untuk di Kota Pekanbaru sendiri, khususnya di Kelurahan Sri Meranti permasalahan yang paling mendasar adalah akses air minum, sedangkan untuk sanitasi sudah 100%,” tutur Erik.

Sementara, Kasi Perencanaan Ikrar Setiaty menambahkan untuk program KOTAKU ini jangan sampai ada tumpang tindih kegiatan, dimana alokasi anggaran yang bersumber dari Bantuan Dana Investasi (BDI), KOTAKU, dengan kegiatan reguler harus jelas dan tepat sasaran. “Setiap kegiatan yang akan direncanakan harus disinkronkan, sehingga setiap kegiatan ada keterpaduan di dalamnya, baik itu peningkatan jalan, drainase dan air minum setiap kegiatan harus dituntaskan untuk ke depannya,” jelas Ikrar. (BPPW Riau/ari)