Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya, perencanaan merupakan payung hukum dalam target pembangunan infrastruktur permukiman tahun 2020-2024, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian PUPR.

Untuk mewujudkan perencanaan yang memenuhi target pembangunan dan nasional dan tepat sasaran, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Bengkulu melaksanakan Koordinasi Penyiapan Readiness Criteria Usulan 2020 bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Bapelitbang Kabupaten/ Kota Provinsi Bengkulu, Senin (13/05/2019). 

Kepala BPPW Bengkulu Daniel Kuddi Sangle mengungkapkan bahwa kegiatan BPPW Bengkulu selain memiliki peran dukungan manajerial kepada Ditjen Cipta Karya, juga memiliki peran dalam koordinasi dengan Satker SNVT Cipta Karya di tingkat provinsi. 

“Kegiatan koordinasi bersama dengan instansi di kabupaten/kota Provinsi Bengkulu ini merupakan salah satu peran pembinaan BPPW Bengkulu dalam penyusunan perencanaan agar dapat mewujudkan sinergitas dan keterpaduan antar sektor sehingga dapat mewujudkan target pembangunan nasional,” terang Daniel. 

Sementara, Kasi Perencanaan BPPW Bengkulu Vikri Febrianto berharap agar kabupaten/kota yang pada tahun 2020 kegiatannya telah masuk di baseline perencanaan dapat segera memastikan ketersediaan lahan. 

“Sangat ditekankan kepada kabupaten/kota yang telah memiliki perencanaan di baseline tahun 2020 agar benar-benar memastikan ketersediaan lahan untuk pembangunan fisiknya, agar nantinya tidak menjadi masalah ketika muncul titik nol yang berakibat dibatalkannya pelaksanaan kegiatan,” tegas Vikri. 

Selain memastikan kelengkapan readiness criteria, kegiatan koordinasi penyiapan usulan 2020 juga menekankan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP) untuk dapat segera melengkapi perjanjian kinerja pada masing-masing Satker sebelum memulai kegiatan tahun 2019. (memo/Bengkulu/ari)