Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia dan dilaksanakan Satuan Kerja (Satker) PSPAM Povinsi. Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas pelayanan air minum dan sanitasi pada warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban.

Dengan  Pamsimas, diharapkan mereka dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Penerapan program ini dalam rangka mendukung pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

Ekspose ini dilaksanakan beberapa waktu lalu di ruang Audio Visual PIP2B Riau. Bank Dunia sebagai pemberi pinjaman melakukan pengawasan dengan program Pamsimas melalui Reginal Overseas Management Service (ROMS) dan Fasilitator Administration Service (FAS) agar dapat terlaksana secara tepat guna. Program Pamsimas di Provinsi Riau dilaksanakan di 11 kabupaten/kota, kecuali Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi.

ROMS bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga pelaksana tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan lingkup penugasan. Fungsi yang dimaksud di sini adalah kemampuan dan keahlian seseorang dalam memahami tugas dan fungsinya dalam bekerja, serta hasil kerja secara kualitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan FAS bertugas dalam lingkup penggajian personil Pamsimas di lapangan. FAS juga menilai personil dan bertanggung jawab terhadap pelaporan personil Pamsimas.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Riau Ichwanul Ihsan berharap program ini dapat memenuhi target 100-0-100 yang di mana PSPAM dapat menyediakan 100% air layak konsumsi bagi masyarakat. Ditambahkannya, program ini sangat membantu Balai  Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Riau karena bisa menggunakan program ini untuk menerima atau menolak program berdasarkan pelaporan secara teknis. (Hendri/Randal PIP Riau)