Dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan Kementerian PUPR dan laporan keuangan Loan ADB dan World Bank tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan Entry Meeting di Kantor Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPWW) Provinsi Sulawesi Selatan bersama Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIIV Makassar, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Kepala Balai Bina Konstruksi, Kepala BPPW Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Balai Penelitian Pengembangan Perumahan Wilayah III Makassar, serta SNVT Penyediaan Perumahan dan Satker Pembiayaan Perumahan, Selasa (19/02/2019) di Makassar.

Kepala BPPW Provinsi  Sulawesi Selatan Ahmad Asiri menyambut baik hal ini. Ahmad mengatakan untuk tahun ini pemeriksaan laporan keuangan Kementerian PUPR tahun 2018, Direktorat Jenderal Cipta Karya ditunjuk sebagai koordinator di provinsi. Untuk bidang Cipta Karya ada 4 sektor yaitu Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan, Satker Pengembangan Kawasan Permukiman, Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman, dan Satker Pengembangan Sistem Penyediaaan Air Minum yang mengelola kegiatan dana bersumber dari APBN.

Dalam hal ini, Ketua Tim dari BPK RI Susana Rahayu mengatakan tujuan pemeriksaan ini, yaitu untuk kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan.

“Dalam kegiatan ini pemeriksa dilarang, meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan, mendiskusikan pekerjaannya dengan pihak yang diperiksa di luar kantor BPK/di luar kantor atau area kegiatan objek yang diperiksa, mengubah temuan/memerintahkan untuk mengubah temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau bukti-bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan, opini, kesimpulan dan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi tidak objektif, mengubah dan/ atau menghilangkan bukti hasil pemeriksaan,” kata Susana.

Lanjut Susana, siapapun dilarang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau  penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (JML Randal Sulsel/ari)