Dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan bidang Cipta Karya di Provinsi Sumatera Barat, Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang terdiri dari Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman, Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman dan unit kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Rabu (9/01/2019), di kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi  Sumatera Barat Syafriyanti diterima langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nasrul Abit.

“Rapat tersebut membahas tentang program yang akan dilakukan di tahun ini, terutama yang bersifat strategis akan dilaksanakan Direktorat Jenderal Cipta Karya di Provinsi Sumatera Barat. "Hal tersebut mesti kami laroprkan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta sekaligus meminta dukungan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut," tutur Syafriyanti.

Sementara itu, Nasrul menyambut baik kedatangan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Provinsi Sumatera Barat. “Koordinasi ini merupakan langkah yang sangat baik dalam melaksanakan kegiatan apa pun. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen akan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan di Provinsi Sumatera Barat, sesegera mungkin kita akan fasilitasi untuk rapat dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan harapan program yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik,” ujar Nasrul Abit.

Lanjut, Syafriyanti menyatakan bahwa beberapa program yang mesti dapat perhatian adalah pembangunan Pasar Atas Kota Bukittinggi, lanjutan peningkatan kualitas permukiman kumuh Batang Arau, penataan bangunan Kawasan Pusaka Nagari Tuo Pariangan, penataan bangunan kawasan pantai Air Manis Kota Padang, pembangunan SPAM IKK Palukahan Kota Padang dan revitalisasi kawasan Seribu Rumah Gadang. Potensi permasalahan yang akan timbul dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Cipta Karya adalah kesiapan lahan dari Pemerintah Daerah. Untuk mengantisipasi hal tersebut sedini mungkin sebelum kegiatan dimulai, kembali dipastikan komitmen daerah dalam menyiapkan lahan tersebut.(rjp/randalsb/ari)