Pansus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo sedang melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Pembahasan ini dilaksanakan sebagai upaya dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) guna mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Palopo.

Sebagai upaya memperkaya referensi dan tambahan dasar pembahasan Ranperda, maka DPRD Kota Palopo melaksanakan konsultasi bersama Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan (BPPW Sulsel), bertempat di Kantor BPPW Sulsel, Rabu (21/10/2020).

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala BPPW Sulsel Ahmad Asiri didampingi oleh Kepala Seksi Pelaksana Wilayah I Arman Rahim. Ahmad menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui BPPW Sulsel memiliki tanggung jawab dalam mendampingi legislatif di daerah. “Kaitannya dengan penyusunan Ranperda permukiman kumuh di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan merupakan bagian dari hal yang memang perlu kita komunikasikan dan menjadi tanggung jawab kami untuk mendampingi pihak legislatif, kaitannya dengan penyempurnaan maupun standar muatan materi yang ada dalam Perda,” ujar Ahmad.

BPPW Sulsel menyambut baik upaya konsultasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Palopo serta mengapresiasi inisiatif Pansus II DPRD Kota Palopo yang secara mandiri telah membentuk Ranperda tersebut.

Ketua DPRD Kota Palopo Nurhaenih berharap bisa mendapatkan referensi dan tambahan informasi dari konsultasi yang dilakukan bersama BPPW Sulsel. “DPRD Kota Palopo berusaha menyususn sebuah Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang saat ini telah mencapai progres 75% penyelesaian. Tujuan kedatangan Pansus II DPRD adalah untuk mendapatkan referensi dan tambahan untuk penyempurnaannya sehingga apa yang disusun ini bisa mengakomodasi semua kepentingan masyarakat, khususnya perumahan dan permukiman kumuh,” terang Nurhaenih.

Melalui pembentukan Perda ini, DPRD Kota Palopo berharap dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan tentang kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang memuat tiga aspek, yaitu aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Terdapat beberapa urgensi pembentukan Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yaitu amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dapat menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, kebijakan dan penanganan permukiman kumuh menjadi lebih fokus dan terarah. Perda kumuh menjadi salah satu Readiness Criteria (RC) dalam dukungan program penanganan permukiman kumuh pendanaan APBN. Selain itu, Perda ini juga menjadi instrumen penting untuk menunjang kebijakan pengurangan luasan kumuh karena jika tidak ada yang mengatur hal ini, maka jumlah wilayah kumuh akan bertambah. (Ranny/BPPW Sulsel/ari)