Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara (BPPW Kaltara) menggelar Workshop Pembahasan Legalisasi Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) dan Rekonsiliasi Rumah Negara Golongan III Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (03/09/2020) di Tarakan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha Siswandy melaporkan seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari Workshop Legalisasi HSBGN hingga Rekonsiliasi Rumah Negara Golongan III.

Siswandy mengatakan, kegiatan Workshop Legalisasi HSBGN melibatkan 22 instansi terkait serta 16 peserta lainya yang merupakan peserta Rekonsiliasi Rumah Negara Golongan III Provinsi Kaltara.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Direktur Bina Penataan Bangunan (BPB) Diana Kusumastuti. Dalam sambutannya, Diana mengatakan penetapan HSBGN setiap kabupaten/kota itu berbeda, maka dianggap perlu untuk melakukan kegiatan seperti ini di setiap tahunnya.

Selain HSBGN, Diana tidak lupa menyampaikan mekanisme pengelolaan Rumah Negara Golongan III. "Rumah Negara harus dikelola dengan baik dengan Sistem Informasi Rumah Negara yang bisa diakses seluruh Indonesia,” ujar Diana.

"Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini karena dilakukan dengan baik dan tetap mematuhi protokol kesehatan,” tutur Diana.

Sementara itu, Kepala BPPW Kaltara Dony Fitriandy menyampaikan kondisi COVID-19 saat ini sangat berpengaruh atas penyusunan HSBGN di daerah, ini tentunya sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk itu, pentingnya HSBGN disusun menurut harga satuan kabupaten/kota.

Dony menambahkan, sampai saat ini pengelolaan Rumah Negara Golongan III di Kaltara sebanyak 43 rumah. Ke-35 rumah diantaranya berstatus hak milik, sisanya merupakan sewa beli. (hjr/bppwkaltara/ari)