Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur bersama Direktorat Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya melaksanakan koordinasi perihal verifikasi dokumen hibah melalui sitroom e-psppop.id kegiatan PSPPOP kontrak Single Year Contract (SYC) tahun anggaran 2019 di Ruang Rapat TPA Sampah Manggar, Gedung PIP2B, Selasa (23/06/2020).

Acara dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar (PSPPOP), BPPW Kalimantan Timur Aditio Setionurjaya, staf ke-PPK-an PSPPOP, serta staf Subbag Tata Usaha. 

Aditio mengungkapkan, bahwa pada tahun anggaran 2019, BPPW Kalimantan Timur telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah di Kabupaten Berau, yang tersebar di 4 lokasi, yaitu SDN 001 Dumaring Kecamatan Talisayan, SDN 001 Merancang Ulu Kecamatan Gunung Tabur, SDN 001 Teluk Sulaiman Kecamatan Biduk, SDN 003 Sukan Tengah Kecamatan Sambaliung, dengan kontrak SYC. 

Aditio melanjutkan, sampai akhir tahun anggaran 2019, satu pekerjaan di lokasi SDN 001 Dumaring Kecamatan Talisayan telah diselesaikan, namun untuk pekerjaan di 3 lokasi yang lain belum dapat terselesaikan, sehingga harus mengikuti ketentuan atau prosedur pelaksanaan sesuai peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243 tahun 2015 tentang Perubahan atas PMK Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran. 

Aditio juga menegaskan, bahwa meskipun sempat tertunda namun pekerjaan di 3 lokasi tersebut telah diselesaikan pada tanggal 5 Januari tahun 2020, dan saat ini sedang dalam proses serah terima kepada Pemerintah Daerah (Pemda). 

Kepala BPPW Kalimantan Timur Sandhi Eko Bramono menuturkan, bahwa hal tersebut perlu dilakukan untuk percepatan proses hibah Barang Milik Negara (BMN) bidang Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemda di lokasi penerima manfaat, sehingga diharapkan terjalin koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemda setempat. (Umi/Balai PPW Kaltim/ari)